Sejumlah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Anti Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Mendengar kabar yang mencoreng nama baik instansi pemerintah di Kalsel tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK mengaku sangat prihatin.
“Kita tidak ucapkan astaghfirullah tetapi innalilahi,” ucap Supian HK kepada awak media saat wawancara usai menghadiri rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kalsel periode 2024-2029 di gedung DPRD Kalsel Banjarmasin, Senin (7/10/2024).
Dikatakan Supian HK, namanya manusia pasti ada mempunyai kekhilafan dan kesalahan. Namun jadikan hal itu suatu pelajaran agar tidak terulang lagi.
“Cukup sampai di situ untuk memutus benang merahnya jangan sampai melibatkan SKPD atau yang lainnya,” ujar Politisi Partai Golkar yang terbilang senior ini.
Oleh karena itu, dirinya pun merasa sangat prihatin di saat acara pelantikan Dewan Kalsel, tiba-tiba mendengar kabar terjadinya kasus dugaan OTT terhadap beberapa Pejabat Pemprov Kalsel di Dinas PUPR.
Karena, menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawasan turut serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja Pemprov Kalsel.
“Tetapi namanya manusia tidak sama. Untuk itu jalani aja prosesnya dan kita tetap dukung KPK dalam melaksanakan tugasnya,” tutur Supian HK.
Dirinya bahkan berulang kali mengingatkan kepada bawahan dan unsur pemerintah sebagai mitra DPRD, agar tetap profesional dan sesuai aturan dalam menjalankan tugas.
“Karena saya lebih mendahulukan pencegahan dahulu. Kalau itu tidak digubris maka bukan lagi urusan kelembagaan tetapi perorangan,” tuturnya.
Ditanya apakah kasus OTT ini ada kaitannya dengan Pilkada, Supian HK tegas mengatakan tidak ada hubungannya dengan Pilkada di Kalsel.
“Saya yakin ini tidak ada hubungannya,” ucapnya.
Kendati demikian dirinya mengakui setiap Pilkada serentak seluruh Indonesia pasti kegiatan para calon selalu diawasi oleh penegak hukum.
“Apalagi calon tersebut adalah incumben, sudah tentu pasti diawasi,” ungkapnya.
Dikatakannya sudah banyak para pejabat negara atau penyelenggara negara di Kalsel yang terkena kasus dugaan korupsi.
“Ini sebagai pelajaran dan harus dievaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik,” harapnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron dalam siaran persnya, membenarkan lembaga antirasuah itu sedang melakukan giat OTT di wilayah Kalimantan Selatan dan diduga melibatkan penyelenggara negara.
Akan tetapi dirinya belum menjelaskan lebih jauh mengenai identitas penyelenggara negara tertangkap beserta jumlah orang yang dibawa.
“Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih melakukan pemeriksaan, updatenya setelah selesai,” sebutnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan terus berlanjut terhadap sejumlah pejabat. Ada beberapa nama pejabat yang diduga dipanggil dan diperiksa.
Pantauan media ini, berkas maupun tas yang diduga berisikan dokumen beberapa kali datang dibawa ke Polres Banjarbaru untuk bahan pemeriksaan.
Sejauh ini, keterangan dari petugas KPK maupun pihak Polres Banjarbaru belum dapat diperoleh.
Diketahui, KPK melakukan OTT di wilayah Kalsel tepatnya di Pemerintah Provinsi pada Minggu (6/10/2024) kemarin.
Dari tadi malam, pemeriksaan sudah dilakukan terhadap penyelenggara negara hingga dini hari. Sejumlah mobil berplat merah juga tampak terparkir di Polres Banjarbaru.
Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang update dari KPK maupun dari pihak Kepolisian. (yon/bay)
