Lima Orang Perwakilan Guru Dan Honorer Non Katagori (GTKHNK) di Kalimantan Selatan menemui Senator Kalsel(DPD RI), Habib Zakaria Bahasyim di Kantor Sekretariat DPD RI, Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Kalimantan Selatan, guna menyampaikan aspirasi terkait permasalahan Guru Honorer yang menjadi polemik selama ini.
BANJARMASIN, koranbanjar.net –
Kedatangan para pejuang pendidikan ini tidak lain ingin mendapatkan dukungan serta dapat memperjuangkan nasib mereka.
“Maksud kami meminta audience ini kepada Habib Zakaria sebagai Anggota DPD RI Perwakilan Kalimanatan Selatan adalah untuk dapat memberikan dukungan dan memperjuangkan aspirasi kami ini sebagai guru honorer” tutur Khamaludin, salah satu perwakilan tenaga honorer, Minggu (12/07/2020).
Khamaludin mengungkapkan, sebelumnya mereka sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan dari seluruh Kepala daerah tingkat Kabupaten /Kota di seluruh Kalimanatan Selatan.
Dalam silahturahmi sekaligus diskusi ini Habib Zakaria berjanji akan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh para guru honorer sesuai tugas dan wewenang Anggota DPD RI sebagai utusan daerah.
“Insya Allah aspirasi dari perwakilan guru honorer ini akan kami teruskan dan sampaikan ke dalam rapat pembahasan di komite III yang akan datang, dalam hal ini komite III memang mempunyai fungsi tugas pengawasan di bidang pendidikan” ujar Habib Zakaria
Menurut Pengasuh Majelis Taklim Anwarul Mustofa Kalimantan Selatan ini, dapat diketahui bersama kesejahteraan guru masih menjadi isu nasional yang tidak kunjung terselesaikan.
Padahal katanya, Indonesia saat ini bisa dikatakan mengalami darurat guru, dimana berdasarkan data Kemendikbud, guru PNS saat ini berjumlah 1,3 juta orang.
Sementara kebutuhan guru se-Indonesia mencapai 2.1 juta. Angka ini akan semakin meningkat, mengingat pada tahun ini terdapat 52 ribu guru PNS akan pensiun.
Berikut dua poin tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia :
1. Memohon Kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan KEPRES PNS terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori berusia di atas 35 Tahun (35+) yang bekerja di Instansi Pemeritah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menjadi Aparatur Sipil Negara(ASN) tanpa tes.
2. Memohon kebijakan Pemerintah Pusat memberikan gajih kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori yang berusia di bawah 35 tahun (35-) sesuai UMK melalui dana APBN.(yon)
