Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
Koran Banjar
Hulu Sungai Selatan

Secara Daring, Wabup HSS Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Avatar
355
×

Secara Daring, Wabup HSS Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Sebarkan artikel ini
Wabup HSS Suriani mengikuti Rakor secara daring bersama Kemendagri RI, Senin (24/2/2025). (sumber foto: Kominfo HSS/koranbanjar.net)

Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Suriani mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (24/2/2025) secara daring dari Aula Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setda Kabupaten HSS.

HULU SUNGAI SELATAN, koranbanjar.net – Wabup mengikuti Rakor didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, serta anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Rakor rutin dilaksanakan setiap pekan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir, yang salah satu ditekankan adalah pentingnya menjaga kestabilan harga, dan mencegah inflasi menjelang bulan suci Ramadan.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta mengambil langkah-langkah konkret, yang terarah dan terfokus guna memastikan inflasi terkendali.

Pada kesempatan itu, Wabup Suriani juga mendengarkan laporan dari anggota TPID HSS terkait program dan langkah yang telah diimplementasikan untuk mengendalikan inflasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS Mawardi memaparkan salah satu program, yakni penyelenggaraan pasar murah.

Pasar pangan murah diadakan pada sekitar 80 titik lokasi, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Selain itu, Dinas Perdagangan HSS juga menyiapkan subsidi sebesar Rp 75 juta untuk membantu menstabilkan harga bahan pokok.

Wabup HSS Suriani mengimbau, seluruh pihak di TPID dapat bekerja secara sinergisitas untuk menekan inflasi di Kabupaten HSS.

“Semoga angka inflasi di HSS dapat berada di bawah angka rata-rata inflasi nasional,” harapnya.

Wabup juga meminta Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap asosiasi penggilingan padi.

Sebab, beras menjadi salah satu komoditas penyebab inflasi.

“Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah beras yang diproduksi di HSS dibawa habis keluar daerah,” pungkasnya.

(dvh/rth)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh