Penjabat Bupati Kotabaru, M Syarifuddin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru, Akhmad Rivai menginginkan, agar potensi wisata di desa harus dikembangkan. Ini dikemukakan saat penyampaian dua rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD Kotabaru, Senin (19/4/2021).
KOTABARU, koranbanjar.net– Raperda tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna, yang berlangsung di gedung DPRD, Kabupaten Kotabaru.
Adapun raperda yang diajukan oleh Pemkab Kotabaru ke Legislatif Kotabaru terdiri dari Raperda Desa Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Diajukannya dua raperda mendapat apresiasi positif Wakil Ketua I DPRD Kotabaru H Mukhni AF.
Menurut dia, terlebih Raperda Desa Wisata, perlu sebuah payung hukum. Sebab wisata-wisata di desa di Kabupaten Kotabaru perlu diangkat serta dikembangkan oleh pemerintah.
“Langkahnya itu inovatif Pemkab Kotabaru perlu dilakukan mulai dari sekarang. Sebab, untuk menggali pendapatan daerah dari Sumber Daya Alam atau SDA, dinilai tidak memungkinkan,” ucap Mukhni.
Lebih lanjut Mukhni mengatakan, untuk pendapatan dari SDA adalah kewenangan sepenuhnya telah berpindah ke pemerintah pusat.
Semua itu kini pemerintah pusat yang menangani dan memungut, daerah dituntut harus kreatif.
“Seperti bangunan perpustakaan sudah ada, tolonglah itu diisi segera. Memungkinkan, barangkali dikembangkan perpustakaan di desa-desa sudah terbangun, mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri,” cetus dia.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru, Akhmad Rivai, menambahkan, penyampaian Raperda Desa Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan sebuah amanah.
Sebagaimana, diatur dalam perundang-undangan yang ada di atasnya.
“Apalagi di tahun 2020 lalu, Bupati ada meng SK-kan 10 objek wisata yang perlu dikembangkan,” ujarnya.
Bahkan, termasuk juga di wilayah kecamatan, bukan hanya dikelola pemerintah kabupaten melalui dinas. Tapi juga dikelola oleh pemerintah desa melalui BUMDes.
“Contoh wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, BUMDes yang melaksanakan. Beberapa objek wisata lainya juga sebagian dari pemerintah desa yang melaksanakan,” pungkasnya. (cah/dya)
