Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar Tahun 2019 senilai Rp200 miliar, terbilang minim bagi DPRD Kabupaten Banjar. Dua perusahaan derah yakni Pasar Bauntung Batuh (PBB) dan Baramarta disorot legislatif Banjar. Ke depan, diharapkan harus terjadi peningkatan PAD.
MARTAPURA,koranbanjar.net – Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi SH mengharapkan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan atau peningkatan PAD untuk Kabupaten Banjar. Karena, perolehan PAD saat ini tak sesuai bila dibanding luas wilayah Kabupaten Banjar.
“Masa dari daerah sebesar ini yang berpenduduk 560 ribu, hanya Rp200 miliar saja mendapatkan PAD,” kata dia dengan nada heran.
Untuk itulah, ia rasa harus ada koreksi dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Banjar. “Paling tidak Rp300 miliar lah PAD yang didapatkan Kabupaten Banjar,” ucapnya.
Paling menjadi perhatian dia, pendapatan dari sisi pajak. Misalnya, Rp1 juta per hari pendapatan maka sudah tahu berapa nilai pajak atau retribusi yang harus masuk kas daerah sebagai PAD.
“Sekarang masih banyak menggunakan sistem manual. Itu sulit optimal, juga rawan penyimpangan,” katanya.
Peningkatan PAD untuk Kabupaten Banjar, sebut Rofiqi, bisa dari PD PBB dan Baramarta. “Kita punya usaha tambang batubara dan beberapa pasar yang dikelola daerah,” imbuh dia.
Mengapa? Karena, dua perusda ini terhitung kecil dalam memberikan kontribusi PAD Kabupaten Banjar. Baramarta mengelola tambang pada lahan PKP2B, ternyata memiliki utang royalti sebesar Rp270 miliar.
“Kalau melihat utang royalti saja, berapa miliar pendapatannya. Tapi, Cuma mampu menyumbang 500 sampai 700 juta ke kas daerah,” ungkap Rofiqi.
Perihal beberapa pasar di Kabupaten Banjar yang dikelola pemerintah daerah melalui PD PBB, namun minim memberikan PAD. Ia malah ada pemikiran untuk peningkatan PAD, dikelola oleh pihak ketiga.
“Punya pemikiran dikelola investor atau pihak ketiga. Karena, mereka siap menyumbang lima sampai enam miliar untuk daerah,” cetus Rofiqi, yang enggan membeberkan investor dimaksud. (dya)
