Terkait aksi berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, DPRDR Kalsel menyerahkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Sekretariat Negera (Sekneg) RI.
JAKARTA, koranbanjar.net – Surat tersebut diserahkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H. M. Rosehan NB didampingi plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, beserta staf terbang ke Jakarta menyerahkan surat hasil rapat dengar pendapat tersebut ke Sekretariat Negara RI, DPR RI, dan DPD RI, Jumat (16/9/2022)
Rosehan atau dipanggil Julak Rosi ini mengatakan, bahwa usaha ini wujud dari ikhtiar bersama.
“Kenaikan BBM ini sangat mengganggu perekonomian di Kalsel, bahkan mungkin juga di seluruh Indonesia,” ujar politisi partai PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Kalsel periode 2005 – 2010 itu.
Rosehan mengatakan pada dasarnya DPRD Kalsel berpihak kepada masyarakat dan ikut menolak segala kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
“Sesuai dengan prosedur dan lingkup kewenangannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia berharap surat rekomendasi atau tuntutan ini dapat segera direspon dan diakomodir pemerintah pusat.
“Agar masyarakat yang notabene sudah terdampak dari sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak tambah sengsara oleh kebijakan pemerintah yang fenomenal ini,” sebutnya.
Sejalan dengan Rosehan, Plt Sekwan Muhammad Jaini, juga berharap upaya untuk menyerahkan hasil RDP ke pemerintah pusat ini dapat membuahkan hasil terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum.
“Serta masyarakat Kalsel secara khusus,” ucapnya Jaini, panggilan akrabnya.
Adapun isi dari surat hasil RDP yang ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK nomor 160.43/1153/DPRD tertanggal 14 September tersebut antara lain, penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Mendesak pemerintah serius memberantas mafia BBM dengan membentuk Satgas, melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat.
Meminta Pemrov Kalsel dan DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan harga BBM Meminta DPRD Kalsel turut memberantas mafia BBM di Kalsel.
Mendesak pemerintah menunda program strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM.
Kemudian yang terakhir, mendesak pemerintah agar menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. (yon/sir)
