Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor membuka secara resmi, rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan reforma agraria Kalsel tahun anggaran 2020 secara virtual, Rabu (10/6/2020) di Command Centre Provinsi Kalsel, di Banjarbaru.
BANJARBARU, Koranbanjar.net – Reforma agraria di Indonesia, termasuk Kalsel hingga kini masih berupaya percepatan bersama.
“Kami sangat mengapresiasi, upaya yang dilakukan seluruh jajaran. Khususnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Paman Birin, sapaan akrabnya.
Menurutnya, tugas ini tak mudah. Terlebih, di tengah pandemi covid-19. Selain itu, penyelenggaraan reforma agraria sebagai salah satu strategi nasional memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.
“Tentu, Pemprov Kalsel siap berperan aktif mendorong keberhasilan program ini,” ucapnya.
Kementerian ATR/BPN fokus menargetkan 4,3 juta hektar hingga tahun 2024, program percepatan reforma agraria pada tujuh provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Riau, Jambi, dan Sumsel.
“Jika kita terus menjalin sinergi, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan ini, dapat kita lalui bersama,” paparnya.
Bertujuan, mengurangi ketimpang kepemilikan tanah. Memberdayakan masyarakat, melalui akses reforma agraria. Menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi kemiskinan.
Ia meminta, seluruh peserta rakor bisa aktif mengungkapkan sampai dimana kerja yang sudah dicapai. Rencana serta langkah ke depan, apa saja yang masih menjadi kendala. Hambatan yang ditemui di lapangan.
“Mudahan rapat koordinasi ini, dapat menghasilkan solusi yang tepat. Sehingga, target yang sudah ditetapkan dapat tercapai,” harap
Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kalsel itu.
Rakor itu, turut dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kalsel Alen Saputra. (ykw)
