KOTABARU, koranbajar.net- Rencana penghapusan honorer, Kabupaten Kotabaru terancam bakal ada pengangguran besar-besaran.
Terkait adanya rencana penghapusan tenaga honorer yang disepakati oleh Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
1.162 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru terancam menganggur.
Pasalnya, di lingkungan Pemerintah Kotabaru, terdapat 1.162 tenaga honorer tercatat tahun 2019 di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
Sehingga, juga dapat berdampak besar terhadap kepemerintahan Kotabaru dan menimbulkan pengangguran besar-besaran.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad mengatakan, dihapusnya tenaga honorer itu dapat memperbanyak jumlah pengangguran.
Karena dengan adanya tenaga honorer di kepemerintahan itu, juga sebagian menampung pengangguran atau memperdayakan mereka.
“Jadi kalo mereka dihapuskan mereka mau dikemanakan, seharusnya kan kalo mau mereka dihapuskan harus ada solusinya,” cetus dia.
Kita, sambung dia, bisa saja membuat kebijakan tetapi harus dicarikan solusi karena akan berdampak.
Seperti itu seharusnya yang dipikirkan oleh pemerintah pusat,” katanya, Kamis (23/01/2020)
Dia juga menjelaskan, dengan pelayanan ditingkat honor tersebut tentunya sebagai tugas mereka dalam bekerja.
Bahkan kebutuhan pegawai yang diperlukan pemerintah daerah selama ini tidak sebanding untuk itu pihak Pemerintah Daerab Kotabaru mengangkat tenaga honorer.
Karena jumlah yang pensiun dan jumlah meninggal dunia itu tidak sebanding dengan penambahan pegawai.
“Akhirnya terjadi kekurangan staf dan itu banyak terjadi di SKPD dimana-mana, kalo tidak ada tenaga honor tidak bakal terlengkapi staf itu,” imbuhnya.
Lanjut Sekda, terkait kesepakatan itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru akan menunggu dari pihak Daerah lain terlebih dahulu.
Karena, menurutnya daerah lain lebih banyak lagi untuk tenaga honor.
“Tenaga honor ini salah satunya membantu dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat, karena keterbatasan pegawai yang ada,” kata dia.
Seharusnya pemerintah pusat ini mencari sampel di daerah, jangan dari pusat saja.
Dilihat juga di daerah, karena di daerah ini yang banyak kekurangan Pegawai. (cah/dya)