Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan dalam mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terkait pembangunan Kantor Samsat.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Menurut Muhammad Yani Helmi upaya Pemkab Balangan melalui Bappeda Kalsel ini dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah.
“Kami, secara kelembagaan dan pribadi, mengapresiasi Pemkab Balangan yang telah berperan aktif dalam membantu Pemprov Kalsel untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui pembangunan Kantor Samsat,” ujarnya, di sela rapat bersama mitra Komisi II DPRD Kalsel, Senin (04/11/2024).
Muhammad Yani Helmi berharap langkah Pemkab Balangan ini menjadi contoh bagi Kabupaten lain di Provinis Kalimantan Selatan.
“Ini bisa menjadi acuan bagi Kabupaten lain. Jika pendapatan Kabupaten bagus, maka secara otomatis APBD Kabupaten tersebut akan meningkat,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong Bapenda Kalsel untuk melakukan kerja sama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten terkait optimalisasi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor.
“Kami mendorong Bapenda untuk membuat MoU dengan Kabupaten terkait peningkatan APBD Kalsel dari sektor pajak kendaraan bermotor,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Tidak hanya soal Kantor Samsat, Muhammad Yani Helmi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang pada tahun 2023 mencapai Rp2 miliar, naik hingga Rp18 miliar.
“Saya sangat senang dengan peningkatan ini, terutama karena saya termasuk yang turut mensosialisasikan pajak air permukaan,” ucapnya dengan antusias.
Menurut Paman Yani, sapaan akrabnya, sosialisasi ini mendapat respons positif dari kalangan pengusaha lokal yang ikut berkontribusi dalam peningkatan APBD Kabupaten.
“Respon positif dari para pengusaha lokal sangat berarti bagi peningkatan APBD di daerah,” tandasnya.
Paman Yani mengharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha terus terjalin baik untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Pada kesempatan itu, Komisi II DPRD Kalsel juga telah memanggil BPKAD Kalsel, Bapenda Kalsel, Biro Perekonomian Kalsel, Biro Adpim Kalsel, serta beberapa mitra dari BUMD, seperti PT Jamkrida Kalsel, PT Bangun Banua, Bank Kalsel, dan PT Ambapers. (bay)
