Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang telah disampaikan pada rapat sebelumnya, pagi ini dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban atau tanggapan dari pihak eksekutif.
HULU SUNGAI SELATAN, koranbanjar.net – Mewakili Bupati HSS selaku pihak eksekutif, Sekretaris Daerah Muhammad Noor membacakan jawaban pihak eksekutif terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan tersebut.
Rapat dilaksanakan secara terbuka di ruang utama Gedung DPRD HSS, Jalan Merah Johansyah, Kandangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD HSS Kartoyo didampingi Wakil Ketua II Muhammad Kusasi, Senin (14/8/2023).
Dalam kesempatan tersebut Sekda menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh para fraksi DPRD HSS.
“Beberapa masukan dan usulan yang disampaikan akan menjadi catatan bagi kami, dan akan kami kaji terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti,” kata Muhammad Noor.
Beberapa catatan yang disampaikan sebelumnya antara lain dari fraksi NasDem yang mempertanyakan masalah ruas jalan Desa Samuda-Bajayau, Sekda menyampaikan bahwa peningkatan jalan sebenarnya sudah dilakukan mulai tahun 2022 dan akan terus berjalan, karena tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 tahun anggaran saja.
Untuk fraksi Golkar yang menanyakan tentang kenaikan belanja hibah, disampaikan bahwa peningkatan terjadi sehubungan dengan untuk tahun ini adanya dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilu.
Fraksi PDIP yang mengusulkan diadakannya lagi Lomba Jukung di Sungai Nagara, Sekda menjawab bahwa Pemkab selama ini selalu memfasilitasi, namun memang selama Covid-19 hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dan ke depan kalau panitia akan melaksanakannya lagi Pemkab HSS siap untuk mendukung kegiatan ini. Termasuk juga usulan untuk penanganan secara profesional Wisata Kalang Hadangan yang akan dikaji dulu kesiapannya.
Rapat Paripurna kali ini diikuti oleh 19 anggota dewan yang hadir dari 30 anggota DPRD HSS, dari pihak eksekutif sendiri hadir para Asisten, Staf Ahli dan para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab HSS.
Setelah Rapurna tentang Perubahan APBD ini selesai, dilanjutkan dengan Rapurna II dimana DPRD HSS mengusulkan Perda Inisiatif Tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Penyampaian draft ranperda ini disampaikan oleh Ketua Bapemperda DRRD Kabupaten HSS, Rahmat Iriadi.
“Di daerah kita banyak sekali potensi adat, budaya dan seni yang perlu sekali untuk dilindungi dan merupakan kekayaan intelektual khas daerah yang tak ternilai harganya, sehingga DPRD HSS berupaya untuk ikut memberikan sumbangsih berupa pengusulan inisitif untuk membuat payung hukumnya. Draft Ranperda ini kami susun dalam 16 bab dan 62 pasal, dan ini sebagai payung hukum juga bagi Pemkab HSS dalam mengambil kebijakan nantinya dalam penyelenggaraan fasilitasi kekayaan intelektual,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut Sekda Muhammad Noor sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh DPRD HSS. Menurutnya hal ini sangat selaras dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemkab dalam upaya memfasiltasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) bagi tokoh dan masyarakat yang memang perlu dilindungi dan didampingi dalam menjaga hak atas kekayaan intelektualnya. (Bay)
