Puluhan Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) yang mewakili masanya menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait permasalahan dua perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Barito Kuala (Batola).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua Umum DPP SBNI, Wagimun menyampaikan bahwa kedua perusahaan tersebut diduga tidak mengikutsertakan karyawan dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Selain itu, ada indikasi pembayaran upah buruh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan,” ungkap Wagimun di tengah forum saat audiensi dengan Wakil Rakyat Rumah Banjar, Senin (10/2/2025) di gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Menanggapi laporan SBNI, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo menegaskan bahwa dewan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Investasi memang penting untuk daerah, tetapi hak-hak pekerja juga harus dijamin. Tidak boleh ada eksploitasi buruh atas nama investasi,” tegasnya.
DPRD Kalsel pun merekomendasikan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan dua perusahaan itu dan melibatkan berbagai stakeholder terkait.
“Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut melalui rapat di Komisi IV, dengan memanggil SKPD-SKPD terkait untuk mencari solusi konkret,” ucap Politisi Partai Nasdem ini.
Terlepas dari itu, Kartoyo mengaku tidak dapat langsung mengambil kesimpulan tanpa memanggil sejumlah stakeholder yang terkait. Dirinya mengatakan bahwa pimpinan akan bersurat ke Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel untuk mengundang rapat seluruh pihak yang terkait.
“Kita akan segera jadwalkan rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel. Kita juga tidak bisa memutuskan tanpa mendengar keterangan dari pihak lainnya,” ucapnya.
Menurut Kartoyo, pihaknya mendukung geliat investasi di Kalsel, akan tetapi permasalahan ini akan ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti memastikan pihaknya akan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan SBNI.
“Kami siap membantu dan memenuhi panggilan jika dibutuhkan, terutama terkait aspek teknis ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Selain isu ketenagakerjaan, Disnakertrans juga siap mendukung penyelesaian konflik lahan plasma yang turut disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang digelar satu jam sebelumnya di depan Kantor DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
“Dengan eskalasi tuntutan yang semakin kuat, bola panas kini berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum,” katanya. (yon/bay)
