Berdasarkan data secara umum Badan Keuangan Daerah(Bakeuda) Kalimantan Selatan, terkait komponen pajak daerah
sampai pada semester 1 mendapat capaian realisasi sebesar total akumulasi pajak daerah sebesar Rp.1.157.319.940.347,-.
BANJARBARU, koranbanjar.net –
Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, H.Rustamaji kepada koranbanjar.net saat ditemui diruang kerjanya, Bakeuda Kalsel Banjarbaru, tidak lama tadi, menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun 2019 ini terjadi kontraksi atau penurunan sebesar minus 10,97%.
Terkait animo masyarakat, progres dari pada kebijakan pemutihan terhadap denda PKB dan BBNKB ini terlihat pada pada realisasi penerimaan PKB semester 1 tahun 2020, mencapai sebesar Rp.322.762.609.701.
Terlihat bahwa penurunan tidak terlalu signifikan dibanding tahun lalu hanya sebesar minus 1,84%.
“Artinya bahwa sektor PKB ini masih tinggi animo atau kesadaran masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” ujarnya menganalisa.
Lanjut, Kalau dilihat dari BBNKB, terjadi minus dari tahun lalu sebesar 2,284%.kalau dirupiahkan sebesar Rp. 59.295.815.000 menurun dari tahun lalu.
Perhitunganya seperti ini, Januari sampai Juni 2020, sebesar Rp. 201.862.000.000, sedangkan Januari sampai Juni 2019, Rp.261.000.000.000, berarti ada penurunan sebesar Rp.59.000.000.000 atau secara indeks persentasenya sebesar 22,88 %.
“Jadi secara global Inilah yang dikelola UPPD se Kalimantan Selatan,” katanya
Penyebab menurunnya BBNKB sendiri, menurut Rustam, dapat kita ketahui bersama ini bukan saja terjadi di Kalimantan Selatan, juga terjadi di daerah lain, dimana pandemi Covid-19 meningkat signifikan.
Sehingga ada batasan-batasan sosial maupun batasan ekonomi ini yang mengakibatkan daya beli masyarakat dan investasi itu menurun dari pembelian terhadap investasi transportasi maupun kebutuhan personal pribadi.
“Itu juga tidak mampu untuk melakukan pembelian atau daya beli masyarakat turun,” ungkapnya.
Dikatakannya, tidak ada langkah solusi khusus dari Bakeuda guna mengatasi penurunan BBNKB, sebab situasi ini tergantung daya beli masyarakat, penjualan kendaraan bermotor.
Sementara ini kita ketahui sendiri, layanan unggulan belum dapat beroperasi penuh, baik Samsat Keliling (Samkel), Samsat Jemput Antar, Gerai Samsat, Drive Thru, Samsat Corner.
Namun demikian, Samsat Banjarmasin I dan Banjarmasin II, Samsat Banjarbaru, Samsat Martapura, Samsat Pelaihari dan Samsat Tanjung, yakni UPPD yang mempunyai volume wajib pajak terbesar, mulai menjalankan Samkel dan Samsat Jemput Antar.
“Tujuannya demi menerapkan Social Distancing, dan untuk mengantisipasi tidak terjadi kerumunan yang padat di kantor induk,” pungkasnya.(yon)