Komisi IV DPRD Kalsel melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD tentang rencana realisasi program kegiatan tahun anggaran 2023 dan rencana kerja tahun anggaran 2024, Rabu (1/3/2023).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV, Gina Mariati kembali mempertanyakan persoalan Program Satu Desa, Satu Bidan. Menurutnya, program tersebut masih belum terealisasi karena faktanya masih banyak desa di Kalsel yang tidak memiliki bidan.
“Saya ingin kembali mempertanyakan mengenai bidan, Program Satu Desa Satu Bidan, yang bahkan masih ada desa yang belum memiliki bidan,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinkes Kalsel, Dr. Diauddin mengatakan pihak Dinkes sudah mengusulkan untuk bantuan tenaga kontrak.
“Kami sudah mengusulkan melalui surat sejak tanggal 12 Januari kemarin untuk pengangkatan tenaga kontrak ke Kementerian untuk mengisi bidan yang belum ada untuk Program Satu Desa Satu Bidan, tapi belum ada balasan,” ujarnya.
Ketua Komisi IV, Lutfi Saifuddin mengatakan hal itu perlu ditindaklanjuti ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, guna mencari solusi permasalahan tersebut.
“Kita masih memerlukan banyak sekali tenaga kontrak di bidang kesehatan sehingga ini perlu nanti ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Komisi IV dan bersama-sama kita ingin memperjuangkan untuk mencari solusinya ke Kementerian Kesehatan di Jakarta,” katanya.
Di sisi lain, Lutfi juga mempertanyakan terkait usulan Aplikasi Kalsel sehat yang dipromotori oleh Komisi IV, namun pihak Dinkes mengatakan bahwa pusat telah membuat aplikasi serupa.
“Sebetulnya kita terlebih dahulu mengusulkan, tapi karena mungkin belum ada tindak lanjut, akhirnya saat ini sudah ada Aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Namun ini tentu sebetulnya berbeda dengan maksud kami kemarin terkait usulan ini. Ada hal-hal yang tentunya mungkin masih bisa kita upayakan agar kita bisa meningkatkan PAD melalui aplikasi khusus masalah kesehatan ini, bukan hanya bergantung pada aplikasi yang dikeluarkan oleh pusat,” ujarnya.
Sementara, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) mengeluhkan sarana dan pra sarana yang dirasa cukup memprihatinkan akibat kurangnya pemeliharaan Kepada wakil rakyat Komisi IV, BKOM menjelaskan keadaan sarana di BKOM.
“Ruang futsal kita rusak parah, mudah-mudahan dengan diperbaiki itu bisa meningkatkan PAD kita. Bangunan kami lantai dan dinding hancur, atap bocor bahkan terkadang sampai banjir, gedung senam runtuh di sebelah kanan,” jelas Kepala BKOM Kalsel, Sucilianti Akbar.
Beliau juga menyampaikan bahwa BKOM telah melakukan MoU dengan 9 instansi agar jika instansi tersebut ingin melakukan pemeriksaan kebugaran kesehatan, dapat melakukannya di BKOM.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV, Wahyudi Rahman akan mengundang Bappeda serta bertolak ke Kementerian Kesehatan.
“Bappeda nanti harus dihadirkan juga supaya curhatan-curhatan ini bisa terakomodir oleh Bappeda. Kalau perlu nanti kita ke Kemenkes,” pungkasnya. (Bay)
