BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Pakar Politik dan Pemerintahan, Fathurrahman Kurnain menilai, ketidakhadiran Presiden Jokowi di Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan di Desa Jejangkit Kabupaten Batola, 18 Oktober lalu, diperkirakan karena Jokowi punya pertimbangan tersendiri.
“Karena ini level dunia wajar mengharap Presiden datang, tetapi jangan kecewa jika tak sesuai yang diharapkan, beliau punya pertimbangan sendiri,” ujarnya, Kamis tadi.
“Mungkin pesiden mendadak mengubah agenda dan membatalkan datang ke KalSel, bukan info Paman Biirn yang tidak valid, tapi mungkin beliau hanya kurang mengupdate informasi d masyarakat tentang tanda-tanda batalnya presiden menghadiri HPS,” ujarnya.
Menurutnya yang wajib datang itu adalah Menteri Pertanian, bukan Presiden. “Tetapi yang berhadir di acara ini hanya para Duta Besar, maka cukup para menteri atau Menteri Luar Negeri yang berkewajiban datang,” terangnya.
Dikatakannya, meski Jokowi tidak datang, bukan berarti pelaksanaan Hari Pangan Sedunia juga gagal. “HPS tanpa Presiden juga masih bisa tetap jalan kan?” Ucap Dosen Bidang Politik dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini.
Menanggapi kekecewaan masyarakat karena Pemimpin Negeri ini tidak datang, Fathurrahman mengatakan bahwa hal itu wajar. Karena kedatangan kepala negara itu adalah sebuah kebanggan bagi masyarakat daerah. Tetapi masyarakat juga sebaiknya bisa mengerti bahwa tidak semua kegiatan itu walaupun levelnya internasional Presiden harus hadir.
“Menteri negara itu juga adalah perwakilan pemerintah pusat sekaligus pembantu presiden. Jadi ketidakhadiran presiden bukan hal yang sangat urgen dan substantif untuk dipersoalkan,” tandasnya.
Titik perhatian dari HPS di Desa Jejangkit adalah bagaimana perwujudan kedaulatan pangan bisa dimulai dari bumi ije jela. Selama ini bumi Lambung Mangkurat itu terkenal karena hasil tambang dan sumberdaya hutan. Saat ini bisakah kalsel menjelma menjadi daerah penopang utama swasembada beras di Kalimantan?
“Langkah berikutnya adalah apakah kita mampu menolak impor ketika secara nasional pemerintah pusat mendatangkan beras dari luar negeri. Inilah yang sudah dilakukan provinsi Jatim beberapa waktu lalu” pungkasnya.(al/sir)
