Praktik suap-menyuap atau pungutan liar (Pungli) masih marak di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadikan sorotan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net –Ketua JPKP Kalsel, Winardi Sethiono saat ditemui koranbanjar.net, Kamis(1/7/2021) di kediamannya, Komplek Pondok Metro Kayu Tangi Banjarmasin menyebutkan, Saber Pungli yang dibentuk sejak tahun 2016 kini sudah mati suri.
Winardi menambahkan, iklim yang terjadi di Indonesia, pungli bisa dikatakan parah, khususnya di tingkat Asia, Indonesia paling parah termasuk di Kalimantan Selatan.
“Gerakan saber pungli yang dicetuskan sejak 2016 dalam beberapa lama ini anggaplah mati suri,” ujarnya.
Dijelaskan, karena pungli ini sifatnya terstruktur sistematis dan massif (TSM) dan daerah rawan pungli adalah di tempat pelayanan publik atau di tengah masyarakat.
“Kalau bagi sopir biasa di timbangan, atau di pos pantau termasuk juga rawan pungli. Tidak berhenti di situ, juga terjadi di instansi penegak hukum,” ucapnya.
Lanjutnya, kalau tidak ada pembenahan dari petinggi – petinggi di daerah, maka untuk memberantas pungli ini sangatlah berat.
Selain itu, juga terjadinya pungli ini datangnya dari masyarakat sendiri yang ingin minta urusannya dipercepat, dipermudah dan lain sebagainya.
Dia juga mengutarakan, 90% generasi muda ketika ditanya kalau lulus kuliah atau SMA mereka mengatakan ingin menjadi PNS. Mengapa demikian? Karena dengan menjabat seorang pegawai negeri dia akan mudah melakukan sesuatu yang identik dengan pungli, ketika ditugaskan sebagai abdi negara di pelayanan publik.
“Abdi negara itu penuh dengan pengabdian, tidak ada abdi negara itu berpikir ingin memilki rumah mewah, mobil beberapa buah, itu tidak ada, karena penghasilannya dari mana,” cetusnya.
Sebagai Ketua JPKP Kalsel, dirinya mengimbau kepada masyarakat mulai saat ini berantas dan benahi persoalan pungli.
“Sebab berawal dari pungli akan melahirkan generasi korupsi,” tandasnya.(yon/sir)
