BANJARBARU, koranbanjar.net – Kadisdikbud Kalsel M. Yusuf Effendi mengungkapkan, tiga sekolah yang mengalami pemadaman karena disegel pihak PLN kini telah kembali normal. Pasalnya, disdikbud kalsel terlambat membayar pajak.
“Kemarin hanya satu hari ada pemutusan, karena keterlambatan membayar (pajak). Karena memang alokasi anggaran di Dinas belum cair, kita minta kebijakan. Alhamdulillah, Telkom dan PDAM memberi kebijakan,” ucapnya saat ditemui, Kamis (6/2/2020), di kantornya.
Yusuf menjelaskan, PLN hanya memberi tenggang waktu satu hari. Sedangkan kemarin ributnya hari sabtu sampai minggu, sehingga tak bisa diproses.
“Memproses anggaran tidak mungkin saat itu juga, jadi senin baru kita bisa mencairkan dan dibayarkan,” kata dia.
Menurutnya, hal itu tidak mempengaruhi. “Karena sama seperti di dinas sini, meskipun mati listrik kita tetap jalan. Karena ada genset atau mesin listrik yang kita jalankan,” lanjut Yusuf.
Tapi, seyogianya PLN lebih ada kebijakan karena yang dipadamkan merupakan satuan pendidikan atau sama saja seperti instansi pemerintah. Bukan swasta atau pribadi.
“Semestinya dilihat lagi, satuan pendidikan ini kan banyak peserta didiknya,” terangnya.
Seperti diketahui, akibat pembayaran listrik menunggak sebesar Rp. 60 juta. Tiga sekolah, yaitu SMA Banua Kabupaten Banjar, Sekolah Pertanian Pembangunan Pertanian Pelaihari dan SLBC Pembina, mengalami pemadaman sejak beberapa hari lalu karena disegel pihak PLN. (ykw/maf)