Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPD PHRI) Kalimantan Selatan, meminta perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar bisnis perhotelan mampu bertahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Mengingat bisnis hotel dan restoran menjadi penyumbang devisa ke 2 secara nasional. Jika tidak, maka bisnis hotel di Kalsel akan terus melorot.
KALSEL, koranbanjar.net- Pandemi corona (Covid-19) menyebabkan bisnis perhotelan kian sulit. Terlebih jika memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari, pemerintah tetap memberlakukan sosial physical distancing (menghindari kerumunan), maka bisnis perhotelan dipastikan semakin “melorot”.
Menurut Pengurus BPD PHRI Kalsel, Nurul Fahmi kepada koranbanjar.net, Minggu (19/04/2020), pemerintah pusat dan daerah, hendaknya membantu pengusaha hotel dengan stimulus yang bisa membuat bisnis hotel bertahan.
Butuh Kebijakan Pemerintah
Misalnya, ada kebijakan pemerintah daerah yang memberikan relaksasi PB1 agar diliburkan pada April sampai Juni 2020. Kemudian, kebijakan keringanan pada tagihan PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, PBB, PPh 21,23 dan 25 serta Bank Kreditur.
“Misalnya, PLN menghapuskan biaya beban listrik atau pembayaran sesuai pemakaian. Bisa pula, biaya beban listrik diturunkan, saat kondisi normal, pembayaran ditambah (lebih besar),” ungkapnya.
Kebijakan lain yang diharapkan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja ditunda dulu. Begitu pula dengan PBB, PPh 21,23 dan 25. “Kami minta pembayaran iuran tersebut ditunda dulu, namun PMK belum mengeluarkan SK-nya, sehingga daerah belum berani mengeluarkan kebijakan tersebut,” kata Fahmi.
“Kebijakan yang bisa meringankan pula, Bank Kreditur bisa memberikan kelonggaran penundaan pembayaran dengan tetap bayar, tapi dengan peningkatan bunga,” ucapnya.
Sementara itu, menurut GM Hotel Roditha Banjarbaru ini, stimulus yang diberikan pemerintah kepada pengusaha hotel, bukan membantu, tapi malah memberatkan. Sedangkan bisnis hotel merupakan perusahaan yang paling terdampak oleh Covid-19.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu memberikan perhatian kepada pelaku bisnis hotel. Padahal, secara nasional, pariwisata merupaka penghasil devisa kedua, dan di daerah pun, hotel dan restoran menjadi penyumbang PAD terbesar di kota Banjarmasin,” katanya.
Sebaliknya, menurut dia, uang yang disetorkan sebesar 10 persen dari hotel dan restoran, tidak ada feedback kepada hotel dan restoran, baik untuk karyawan maupun perusahaan.
Bulan Ramadan, Buka Puasa Membantu Pendapatan
Fahmi juga menambahkan, pendapatan normal di bulan suci Ramadan setiap tahun pasti berpengaruh. Rata-rata tingkat hunian hanya 35 sampai 40 persen. Kalau ditambah dengan kondisi Covid-19 seperti sekarang, diperkirakan tingkat hunian hanya rata-rata di bawah satu digit.
“Kemungkinan tingkat hunian di bulan Ramadan di bawah 10 persen. Kalau kondisi normal, pendapatan hotel di luar kamar, seperti acara buka puasa bersama akan menutupi kekurangan pendapatan kamar. Tetapi jika pemerintah tetap tidak memperbolehkan ngumpul-ngumpuk untuk bukber di hotel atau resto, maka pasti pendapatan tidak bakalan menutupi biaya oprasional,” pungkasnya.(sir)
BACA JUGA