Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain MSi berasumsi penanganan covid -19 saat ini tidak sekadar menampilkan pergerakan angka-angka, kampanye hidup sehat, protokol kesehatan dalam menghindari virus covid 19, penanganan medis yang responsive, tetapi juga di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu pemetaan masalah dalam sosial lingkungan kebijakan itu sendiri.
BANJARMASIN,koranbanjar.net – Konteks lingkungan kebijakan, sebut Taufik Arbain, sangat urgen ditangani secara serius. Mengingat sumber masalah akselarasi peningkatan jumlah pada ranah ini.
“Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melakukan langkah – langkah fundamental dalam menangani covid -19 di banua ini, termasuk keterlibatan banyak aktor. Namun demikian, penanganan harus selalu bergerak karena lingkungan kebijakan juga terjadi pergerakan dan perubahan,” katanya, Rabu (15/7/2020).
Khususnya, ungkap Anggota Tim Pakar Percepatan untuk Penanganan Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat ini, perubahan perilaku akibat implikasi dari covid itu sendiri pada aspek social ekonomi.
Kami, sambung Taufik, di Tim Pakar terus melakukan pengkajian dan telaah dengan cermat dalam berbagai persepktif keilmuan, agar pemetaan masalah ini bisa tertangani dengan baik.
Ada tantangan yang dihadapi dalam percepatan penanganan. Pertama, kebijakan “new normal” atau sekarang berubah diksi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB) sebulan lalu telah mendorong euphoria publik atas kondisi sosial yang cenderung berorientasi pada pemenuhan ekonomi.
“Hal ini bisa kita pahami karena terdampak ekonomi adalah masyarakat kita kelas menengah ke bawah. Mobilitas penduduk menggambarkan kondisi normal,” katanya lagi.
Hanya saja, kondisi ini semakin membenarkan sebagian perilaku masyarakat kita dari semua kelas yang sebelumnya tidak suka pakai masker dan memenuhi standar protocol covid-19.
Realitas itu harus menghadirkan produk kebijakan baru dan atau formula baru gerakan kampanye yang masuk dalam alam sadar publik bahwa kondisi kita masih pandemic.
Kedua, diperlukan kebijakan penanganan yang konsisten untuk terus melakukan rappid test, swab dan lainnya yang melahirkan upaya tracking (penelusuran sebaran) baik jumlah maupun zona, sehingga memudahkan pemetaan dan langkah strategis yang diambil.
Untuk itu, terang Taufik, di musim pilkada ini para pengambil keputusan di daerah jangan terpengaruh dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan, “jangan pilih Kepala Daerah incumbent yang tidak beres menangani covid.”
“Justru semakin massif tracking, otomatis semakin tinggi temuan sebaran dan jumlah harus dipahami sebagai upaya progress dari pemerintah daerah,” katanya.
Sebab, cetus dosen ULM ini, kita mengkhawatirkan akibat salah persepsi di publik, justru mendorong adanya elit dalam pengambilan keputusan yang meminimalkan upaya tracking ini.
Ketiga, munculnya stigma publik bahwa setiap masyarakat yang mengalami morbiditas entah disebabkan penyakit umum seperti batuk, stroke, penyakit gula, darah tinggi dan lainnya akan divonis positif covid oleh petugas medis jika mereka berobat ke Rumah Sakit.
“Inilah realitas persepsi yang beredar pada masyarakat kita, sehingga mereka enggan untuk memeriksakan diri mereka ke rumah sakit,” imbuh alumni Doktoral UGM Managemen dan Kebijakan Publik ini.
Akibatnya, berdasarkan survey relawan dari tim Pakar ULM, ada beberapa rumah sakit di kabupaten/kota mengalami penurunan kunjungan masyarakat untuk berobat. Tentu hal ini akan meningkatkan penurunan data tahunan frekuensi berkunjung ke rumah sakit.
Di satu sisi Pemerintah berupaya memastikan masyarakat selalu sehat, tetapi di sisi lain ada ancaman psikologis yang mendera mereka.
“Untuk itu kami menyarankan perlu langkah progress atas penurunan kunjungan ini. Kita tidak sekadar terfokus pada penanganan covid, tetapi di sisi lain perlu menjawab kelengahan kita pada morbiditas masyarakat berimplikasi pada menurunya imunitas hingga mudah terserang covid 19,” ungkapnya.
Tim Pakar ULM akan selalu menyeselaraskan kebijakan apa saja yang telah diambil dan dilakukan pemerintah dalam rangka bersama-sama membantu percepatan penanganan covid 19 di banua ini. Termasuk dari aspek sosial dan kebijakan publik.
“Kita mengapresiasi langkah Pemprov, Kab/Kota selama ini yang mengintegrasikan semua pihak/aktor. Hanya saja diperlukan peningkatan dan pemetaan apa yang mesti dilakukan,” pesan dia.
Mengingat, perubahan prilaku sosial baik karena perubahan itu sendiri atau implikasi dari kebijakan bergerak sangat cepat. Untuk itu langkah perlu berbasis Dynamic Policy Analysis dalam menjawab masalah covid 19 yang semakin kompleks.
“New idea, fresh perception, up-grading, responsive, fleksibel dan adaptif sangat diperlukan di masa AKB ini. Sebab, itu adalah tindakan penyelamatan kita bersama,” kata dosen Fisip ULM ini. (dya)