Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, khususnya pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
JAKARTA,koranbanjar.net – Gubernur Kalsel beserta jajaran melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor PBJ dan Penandatanganan Rencana Aksi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), kemudian pimpinan DPRD.
Serta, sejumlah narasumber dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pencerahan sekaligus penguatan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel.
“Hari ini adalah kegiatan yang sangat penting, kita dikumpulkan untuk mendapatkan pencerahan terkait upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, narasumber berasal dari KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP, ini adalah bentuk pendampingan yang sangat kami apresiasi,” ujar Muhamad Muslim.
Ia juga menegaskan, Gubernur Kalsel turut hadir secara langsung dan menunjukkan komitmennya melalui penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di sektor PBJ.
“Pak Gubernur sangat komitmen, beliau sangat mengapresiasi upaya pendampingan ini, dan secara langsung menandatangani rencana aksi sebagai bentuk nyata dari semangat pencegahan korupsi di Kalsel,” tambah Muslim.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kominfo Kalsel juga akan secara aktif mendukung langkah-langkah pencegahan tersebut, terutama dalam hal pengelolaan belanja barang, jasa, dan belanja modal agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai respon atas evaluasi KPK yang menemukan tingginya risiko korupsi dalam sektor PBJ di Pemprov Kalsel.
Melalui kegiatan tersebut, turut ditandatangani rencana aksi pencegahan korupsi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkup Pemprov Kalsel.
Dengan langkah ini, diharapkan sistem pengadaan barang dan jasa di Kalsel semakin bersih, efisien, serta bebas dari praktik korupsi. (mckalsel/dya)
