BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tahun 2018, Pemprov Kalsel menempati peringkat ketiga di bidang kemandirian otonomi fiskal daerah, setelah posisi pertama dan kedua kemandirian fiskal daerah ditempati DKI Jakarta dan Banten.
Atas keberhasilan tersebut, Kemendagri RI mengapresiasi kebijakan Pemprov Kalsel di bidang tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam peningkatan derajat kemandirian fiskal daerah.
Keberhasilan Pemprov Kalsel menempati posisi ketiga di bidang derajat otonomi fiskal daerah serta apresiasi dari Kemendagri RI itu, disampaikan oleh Staf Ahli Mendagri RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, dalam Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2018 di Aula Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (22/11/2018).
Dikatakan Hamdani, saat ini, 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangakn 40 persen lainnya, berasal dari bantuan keuangan pemerintah pusat.
“Dibandingkan dengan dana perimbangan dari pusat, masih lebih besar PAD. Makanya, Kalsel dikategorikan mandiri dalam pengelolaan keuangan fiskal,” jelasnya.
Menanggapi prestasi tersebut, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, berharap, melalui dinas-dinas terkait, pemerintahan yang tengah dipimpinnya dapat mempertahankan dan bisa lebih meningkatkan prestasi lagi.
“Karenanya, melalui perubahan RPJMD ini, diharapkan dapat mempertahankan prestasi yang sudah dicapai dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang belum tercapai,” harapnya.
Pada Musrembang itu, Sahbirin Noor juga menekankan, solidaritas kerja bersama dengan para stakeholder dan seluruh komponen masyarakat harus semakin kuat. Untuk itu, sebut gubernur, aspek transparansi, legalitas hingga akuntabilitas, harus menjadi pedoman kinerja. (banjargroup/dny)