Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali dapat WTP atau opini wajar tanpa pengecualian yang ke-8 kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), sebut Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Azis MA PhD CSFA CFrA, di rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (27/5/2021) pagi.
BANJARMASIN,koranbanjar.net – Melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH, Harry Azhar mengucapkan selamat kepada Pemprov Kalsel.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalsel dan DPRD Provinsi Kalsel beserta jajaran mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ucap Harry Azhar.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, yang juga politisi senior asal partai Golkar turut mengapresiasi capaian WTP diterima Pemprov Kalsel.
Penyampaian hasil laporan hari ini tentu menjadi titik tolak pembuatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021
Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalsel, beber Supian HK, terima kasih kepada BPK RI atas kerja sama dan profesionalitasnya melakukan pemeriksaan sehingga penyusunan laporan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
“Semoga ini dapat tetap kita pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya,” pesan Supian HK.
Bagaimana respon Pemprov Kalsel?
“Kami merasa terhormat atas opini WTP ini. Tentu, pencapaian ini akan menjadi motivasi untuk terus mengelola keuangan dengan seefektif dan seefisien mungkin,” tegas Pj Gubernur Kalsel Safrizal, menanggapi masukan dari BPK RI. (dprdkalsel/dya)
