Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel bakal rame-rame mengganti mobil dinas (mobdin), nilainya kisaran Rp1,5 miliar per unit dengan total Rp20 miliar.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Rencana pengadaan mobdin baru ini terungkap saat digelar rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel membahas Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025, Senin (30/12/2024).
Ketua TAPD Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar ketika diwawancarai awak media usai rapat membenarkan bahwa pemerintah daerah berencana pengadaan mobil dinas baru.
“Karena ketersediaan anggarannya, selain itu mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang sudah ditentukan,” ujar Roy Rizali Anwar.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas sudah sesuai ketentuan dan mekanisme yang mengatur alokasi anggarannya, dulunya kurang sekarang ditambah, sehingga cukup sesuai yang diinginkan.
Roy yang juga Sekda Kalsel ini menambahkan di tahun 2025 tidak hanya anggaran untuk pengadaan mobdin baru, tapi juga ada alokasi anggaran untuk kajian ke depannya.
“Apakah kita sistemnya tidak lagi menggunakan BBM atau apakah sistem sewa, pola itu nantinya akan diterapkan untuk pejabat, agar efektif dan efisien,” terangnya.
Lanjut dikatakannya, untuk pengadaan mobdin baru ini alokasi total anggarannya Rp20 miliar, itu sudah termasuk untuk pimpinan DPRD Provinsi Kalsel.
“Karena ada beberapa pimpinan dewan yang belum mendapatkan fasilitas berupa mobdin,” sebutnya.
Anggaran Rp20 miliar itu keseluruhan untuk Gubernur, wakil Gubernur dan pimpinan DPRD serta forkopimda Kalsel.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Kartoyo membenarkan ada rencana pengadaan mobdin baru oleh Pemprov Kalsel melalui Bagian Umum, salah satunya untuk pimpinan dewan.
Diungkapkannya bahwa selama ini unsur pimpinan dewan, yakni tiga wakil ketua memang belum mendapatkan fasilitas berupa mobdin.
Pengadaan mobdin baru itu pun juga, kata Kartoyo, digabung dengan pihak eksekutif, yakni untuk Gubernur dan wakil Gubernur.
“Untuk pengadaannya juga melalui Biro Umum Pemprov Kalsel,” tutupnya. (yon/bay)
