Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan akan berkomitmen membantu penanganan korban terdampak banjir yang berada di pengunsian se Kota Banjarbaru.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (2/2/2021) kemarin.
Rapat paripurna membahas penanganan pada saat banjir dan tindak lanjut pasca banjir. Menurut Sekda, Pemko Banjarbaru akan tegas dan berkomitmen membantu.
“Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen kuat untuk membantu penanganan korban terdampak banjir yang berada di pengungsian se-Kota Banjarbaru. Dimulai dari ketersediaan penyiapan posko pengungsian, dapur umum, hingga jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat terdampak banjir yang berada di posko posko se Kota Banjarbaru,” tegasnya.
Komitmen ini ditandai dengan diadakannya Posko Induk yang terdapat di Kantor Sekretariat Kota Banjarbaru. Posko itu ditujukan untuk memonitoring bantuan di setiap posko yang ada di Kota Banjarbaru untuk pemerataan pendistribusian di setiap posko se-Kota Banjarbaru.
Tugas pokok posko induk ini sebagai pusat kendali segala kegiatan yang berkaitan dengan musibah banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan, mulai perekapan jumalah pengungsi, sebaran pengungsi dan kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi.
“Mereka adalah saudara kita, dari sisi kemanusiaan kita harus berbuat terbaik untuk mengatasi masalah ini bersama sama. Dengan kesatuan gerak, maka diharapkan tindakan yang diambil akan lebih tepat cepat dan sesuai dengan kondisi lapangan,” sebutnya.
Sekda juga menyampaikan mengenai pasca banjir ini, sepertinya sudah menetralisir jembatan yang runtuh bahkan ada siring-siring sungai yang hancur, ada jalan-jalan lingkungan yang rusak itu yang akan pihaknya prioritaskan dan tangani.
Adapun seperti jalan di kawasan trikora hingga jalan lintas Kota Banjarbaru – Kabupaten Tanah Laut, pihaknya sudah mintakan Pemerintah Provinsi yang menangani sesuai wewenangan.
“Serta Akan ada hal besar yang akan kami lakukan yaitu masalah penegakkan aturan terkait dengan bangunan-bangunan yang berdiri mungkin dari bentuk beton-beton yang mungkin menyalahi aturan pembangunan yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir mungkin kami akan surati mereka untuk perbaiki sesuai dengan aturan IMB kita,” ungkapnya. (Maf)
