BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Bukan cuman buruh atau tenaga pekerja warga asli Tanah Laut yang mengalami diskriminasi atau ketimpangan, perusahaan kontraktor lokal pun merasakan hal yang sama.
Hal ini diungkapkan Pembina Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut( HPPMTL) Pusat, Muhammad Noor di sela acara Pertemuan Kerukunan Keluarga Tanah Laut (KKTL) di Cafe Nostalgia, Jalan Belitung Darat Banjarmasin, Jum’at (19/10/2018).
Kepada koranbanjar.net dia mengatakan, selama ini perusahaan kontraktor lokal tidak dapat melakukan akses ke pengusaha-pengusaha lokal yang beroperasi di Tanah Laut, mereka lebih memilih kontraktor besar yang memiliki modal kuat.
“Kita merasakannya sebagai kontraktor lokal , pengusaha kecil lokal seolah-olah menutup ruang dengan kita, mereka lebih prioritas kepada kontraktor besar yang dilihat dari finansial mereka siap, bukan berarti kita kontraktor lokal tidak siap secara finansial tetapi kita juga punya penyandang dana dari luar yang siap support dan bergabung dengan kita,” terang M Noor.
Ia juga menyebutkan tenaga ahli yang sudah memenuhi standar tetap tidak diakomodir oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
“Mengapa harus orang luar yang menjadi skala prioritas padahal kita sama-sama memiliki standar kompetensi?” ujarnya dengan heran.
Perusahaan lokal yang ada di Tanah Laut terkesan menutup ruang untuk bersinergi dan memberdayakan di perusahaan tersebut. Kadang-kadang berasumsi negatif dengan mengatakan masyarakat sekitar susah diajak kerjasama, malas-malasan, seenaknya karena merasa di kampungnya sendiri. Padahal menurut M.Noor tidak semua warganya seperti itu.
Namun yang lebih miris para perusahaan itu lebih memberdayakan kontraktor kecil dari luar daerah yang menurutnya secara kualifikasi sama greatnya dengan perusahaan lokal.
Jelas ini memicu kecemburuan sosial dan kami merasa dimarginalkan sebagai putra daerah” ketusnya.
Ketika ditanya ada berapa perusahaan di Tanah Laut yang melakukan diskriminatif terhadap pekerja lokal, M.Noor enggan menjawab dengan alasan tidak ingin mendiskreditkan dan demi menjaga nama baik perusahaan. Namun Ia pastikan mengenai kondisi ketimpangan yang terjadi di Tanah Laut benar adanya.
Lebih tajam Ia mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah tutup mata dan telinga seolah tidak terjadi apa-apa, padahal ketimpangan ini sudah berlangsung lama, sejak berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Tanah Laut.
Noor ke depan sangat berharap kepada Bupati yang baru bisa mengakomodir pengusaha lokal dengan kontraktor lokal. “Kami juga ingin memberikan warna di bidang pembangunan di kampung kami sendiri,” pungkasnya.(al/sir)