Pemerintah Kabupaten Kotabaru melaksanakan studi komparasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, bertempat di Aula Nadjmi Adhani DPMPTSP Kota Banjarbaru, Kamis (22/2/2024).
BANJARBARU, koranbanjar.net – MCP KPK merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia meliputi area intervensi.
Dalam MCP KPK tersebut, ada delapan (8) area intervensi kegiatan yang harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengawasan APIP, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Pemerintahan Zaenal Arifin menjelaskan Pemerintah Kota Banjarbaru MCP KPK mencapai 90,94, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan studi komparasi, agar bisa mencapai target.
“Pemkot Banjarbaru ini sebagai pembelajaran, karena mereka tahun 2023 kemarin mendapatkan nilai 90,94 persen dan kita berharap bisa mencapai target dari tahun-tahun sebelumnya dengan nilai yang lebih baik lagi,” katanya.
Zaenal Arifin menambahkan hasil studi komparasi ke Pemkot Banjarbaru ini akan ditindaklanjuti dan diterapkan di Kabupaten Kotabaru.
“Hasil kunjungan ini akan kita tindaklanjuti, kami meminta kepada Bapak Bupati dan Sekda Kotabaru untuk memberikan arahan dari hasil pertemuan hari ini di Pemkot Banjarbaru,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan merealisasikan Mal Pelayanan Publik.
“Kabupaten Kotabaru sudah menganggarkan untuk pembuatan Mal Pelayanan Publik dan tahun ini akan terealisasi,” ucapnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Kotabaru Ahmad Fitriadi memaparkan KPK ingin mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan area intervensi MCP KPK agar berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan MCP KPK dan Inspektorat mengawal proses ini, disatu sisi inspektorat sebagai koordinator dan disisi lain menjadi area intervensi yang dinilai,” tuturnya.
Ahmad Fitriadi berharap tahun ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus bisa mencapai target yang ditetapkan oleh KPK.
“Dari delapan area intervensi nanti apa saja yang harus dipenuhi sebagai skala prioritas dan untuk targetnya berapa, ini harus menjadi komitmen kita bersama, terutama para pemangku area intervensi agar bisa memenuhi target tersebut,” jelasnya.
Studi komparasi ini diikuti oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, serta SKPD terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru. (bay)
