Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru menggelar Launching Sistem Intergrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang digelar di aula Kantor Bapeda Kabupaten Kotabaru.
KOTABARU, koranbanjar.net– Dalam hal ini Sekertaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad mengatakan, pengembangan aplikasi Host to host untuk mengintegrasikan data pertanahan di BPN itu merupakan upaya strategis Pemkab untuk memberikan pelaksanaan bagi Masyarakat.
“Ini juga sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Pemkab Kotabaru dengan BPN pada 30 Juli 2019 lalu, dan rencana aksi koordinator KPK RI, ” terang Said Akhmad, Selasa (29/12/2020).
Sambung dia, intregrasi antar instansi tersebut juga sangat penting dalam rangka optimalisasi pajak daerah terkait BPHTB serta memudahkan validasi data pembayaran BPHTB.
“Hal ini tentu akan berimplikasi pada peningkatan PAD dari sektor BPHTB dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Kadi Mulyono mengatakan, untuk BPHTB selama ini dari notaris mesti ke BAPENDA dan membayar lalu divalidasi dan dismpaikan ke BPN.
“Dengan adanya integrasi ini, setelah diinput di BAPENDA, lalu dibayar BPHTB, maka datanya sudah langsung bisa diakses oleh BPN,” paparnya.
Dengan terintegrasinya aplikasi ini, sambung Kadi, pihaknya sudah bisa membuka status wajib pajak BPHTB tersebut.
“Jadi, jika sudah membayar walaupun tidak menunjukkan bukti pembayaran yang sudah divalidasi, kami tetap mengetahuinya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, dan masyarakat lebih dimudahkan, ” pungkasnya. (cah/maf)