Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menerima Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
BANJARMASIN,koranbanjar.net – Pelaksanaan penyerahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, satuan kerja kementerian/lembaga vertikal dan DK/TPdilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (18/12/2024) siang.
Pemerintah Kabupaten Banjar diterima Sekda Banjar HM Hilman diserahkan secara simbolis Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalsel Syafriadi.
Sekda Banjar HM Hilman mengatakan, Kabupaten Banjar mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang cukup besar. Diserahkannya DIPA tersebut agar bisa dimanfaatkan bahkan diperkenankan melaksanakan proses pelelangan dini.
“Anggaran dimanfaatkan dengan metode barang dan jasa sehingga dana itu tidak hanya tersimpan di perbankan, jadi bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sehingga ekonomi daerah bisa berkembang,” katanya.
Hilman menjelaskan, hal tersebut menjadi catatan yang harus diperhatikan Pemkab Banjar agar bisa terealisasi pelaksanaan anggaran bisa dipercepat dengan tetap dapat dipertanggungjawabkan.
“Kemajuan dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi ada dana-dana yang diperuntukkan sebagai delegatif dari pemerintah pusat seperti makan siang gratis untuk pelajar dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan berbagai penghargaan. Salah satunya diterima Pemkab Banjar sebagai The Most Intensif Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link se-Kalsel tahun 2024.
Hilman mengucapkan syukur atas penghargaan yang diterima dari Bank Kalsel ini sebagai apresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan pemerintah daerah disektor pemanfaatan keuangan.
“Alhamdulillah atas penghargaan ini, apresiasi ini sebagai bonus dan menjadi semangat daerah agar lebih baik lagi ke depan karena sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” paparnya. (dya)
