Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 Hijriyah atau 2024 Masehi yg dibahas secara maraton antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dengan Pemerintah telah mendekati final, Rabu (22/11/2023) malam.
JAKARTA, koranbanjar.net – Semula diusulkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas senilai Rp105 juta menjadi Rp 93,4 juta.
Sedangkan kepastian berapa biaya pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) yang harus dilunasi oleh calon jamaah akan dibahas antara DPR dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) pada Senin (27/11/2023) mendatang.
Anggota Panja BPIH Syaifullah Tamliha kepada koranbanjar.net mengatakan, kenaikan ONH dari tahun lalu senilai Rp 90 juta menjadi Rp 93,4 juta disebabkan berbagai faktor.
Terutama, terang dia, kenaikan asumsi kurs Dolar Amerika (USD) dari tahun lalu Rp 15.150 / USD menjadi Rp 15.600/USD.
“Selain itu juga ada penambahan jumlah makan dari 2 kali menjadi 3 kali sehari agar calon jamaah haji mendapatkan kalori yang cukup untuk beribadah, diperkirakan cuaca musim haji nanti antara 47-52 derajat Celsius,” ungkap anggota DPR RI dari Fraksi PPP tersebut.
Dipaparkan Syaifullah Tamliha, Panja DPR berharap ONH yang ditetapkan lebih awal 5 bulan (mulai berangkat bulan Mei) untuk memberi ruang bagi calon jamaah haji ‘mencicil’ uang pelunasan agar tidak terburu-buru seperti tahun sebelumnya.
“Jumlah Pelunasan yang saya maksud tergantung kepada rapat Panja DPR RI dengan BPKH pada Senin mendatang tentang berapa besaran ’subsidi’ atau nilai manfaat diberikan kepada calon jamaah haji,” tambahnya.
Pemerintah, cetus anggota DPR RI dapil Kalsel 1 ini, telah mengusulkan 70% ditanggung jamaah dan 30% dari Nilai Manfaat.
Nah, Fraksi PPP berharap agar yang dibayar oleh calon jamaah haji sama seperti tahun lalu sebesar 55 % (Rp 50 juta tahun lalu) atau maksimal 60% (sekitar Rp 55 juta pada tahun ini).
“Sehingga itu nantinya tidak terlalu memberatkan calon jamaah haji untuk melunasi ONH,” ungkap Syaifullah Tamliha, yang menyebutkan pula total tabungan setoran awal calon jamaah haji Rp 166 triliun. (dya)
