Lanjutan rapat Pansus Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) bersama Asisten II, Kabag Hukum, Bagian Aset dan Ekonomi adalah menindak lanjuti terkait surat kesepakatan audit investigasi.
BANJAR,koranbanjar.net – Rapat lanjutan merupakan rapat ke empat kalinya yang dilaksanakan Pansus Perumda PBB digelar Selasa (11/7/2023) di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Banjar.
M. Yunani selaku Ketua Pansus mengatakan kebocoran ditengarai 5,5 miliar per tahun, dengan data didapat terkait dari LKPj 2021 sekitar Rp369 juta setelah status PD Pasar menjadi Perumda Pasar pada 2022 telah terjadi penurunan Rp231 juta.
“Artinya target perumda pasar 600 juta per tahun tidak tercapai,” imbuhnya.
Untuk itulah, sambungnya, kita akan membuat semacam kesepakatan dengan pemerintah daerah melayangkan surat permohonan ke BPK RI atau BPKP untuk audit investigasi lapangan terkait kebocoran ini.
Untuk aset dipisahkan oleh pemerintah yang masuk dalam penyertaan modal perumda pasar, kata Yunani, cenderung misalkan nanti lebih baik dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Sayang kalo sampai ke pihak ke tiga, kalo nantinya ke pemda maka harus di buat Kabid, Perindag, kita perdayakan ASN untuk UPT UPT Pasar,” katanya.
Asisten II Setda Banjar Ikhwansyah mengatakan, pihaknya sebagai eksekutif akan menyampaikan kepada pimpinan, Sekda dan Bupati Banjar, serta langkah langkah apa nantinya yang perlu dilakukan.
“Apa yang disampaikan ketua Pansus tadi menjadi bahan evaluasi dan sangat penting bagi kami eksekutif,” ucapnya.
Terkait ketidak hadiran anggota Pansus yang lain, Yunani juga menambahkan bahwa sebagian anggota keluar daerah, sebagian ada di tempat tapi mugkin ada kesibukan atau semacamnya.
“Ini sifatnya rapat lanjutan, tanpa kehadiran anggota yang lain tetap kourum dan skor untuk lanjutan rapat selanjutnya nanti,” kata dia kepada koranbanjar.net yang mengikuti perkembangan Pansus Perumda PBB. (kan/dya)
