Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (6/4/2022).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Rapat yang dimulai oleh Pimpinan Pansus I Siti Noortita Ayu Febria Roosani, didampingi anggota Pansus I lainnya yang dihadiri oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Kalsel.
Pada pertemuan kali ini pembahasan yang diawali oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen, S. H., M. Si, menjelaskan ada beberapa hasil laporan yang disampaikan kepada Pansus I.
Di antaranya yaitu BPKP telah melaksanakan penjaminan kualitas/quality assurance (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas aktif pada Inspektorat Provinsi Kalsel sejak tahun 2019 kemarIn hasil QA tersebut Provinsi Kalsel berada pada level 3 untuk semua elemen, pelayanan otoritas penyelenggaraan SPMB pada pemerintah Provinsi Kalsel adalah level 3 terdefinisi dengan skor 3,038.
Hasil pengawasan Ditjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2021 per 31 Desember telah diselesaikan 100%, Pengawasan Kinerja Daerah.
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta hasil penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada semester pertama tahun anggaran 2021 dengan kategori B.
Plt. Dinas BPSDM Provinsi Kalsel Mujiyat, S. Sn, M. Pd menyampaikan bahwa semua kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar dengan realisasi fisik 92.02%.
“Namun realisasi anggaran tidak terealisasi 100% dikarenakan ada sebagian kegiatan tidak terpenuhi target kuota pesertanya dan dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kediklatan dilaksanakan secara daring/blanded learning,” katanya.
Bang Dhin sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga ikut menyampaikan terkait LKPj Tahun 2021.
“Misi Gubernur yaitu misi kelima membangun daya saing ekonomi daerah, akan tetapi saya melihat realisasi anggarannya masih dibawah 80%, bagaimana juga saya ingin tahu apa yang menjadi kendalanya,” kata Bang Dhin.
Ini koreksi untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kedepannya supaya lebih baik lagi, saya sangat berharap teman-teman melakukan kolaborasi kalau memang ada kendala-kendala sampaikan, kita akan carikan solusi sama-sama.
Kesimpulan yang dapat diambil dari rapat tersebut, menurut Tatum sapaan akrab Ketua Pansus I mengatakan bahwa, beberapa SKPD yang dilaksanakan memang ada dana yang tidak capai, akan tetapi difisik capai 100% dikarenakan tadi pelaksanaan bimtek dan pendidikan ada yang tidak terlaksana karena covid-19.
“Kami berharap agar kinerjanya lebih ditingkatkan lagi,”tutup Politisi asal Partai Gerindra ini. (humasdprdkalsel/dya)
