Menjelang Pilkada serentak 2024, situasi politik di setiap daerah bergerak dinamis. Tidak heran muncul soal klaim-mengklaim dari para Bakal Calon Kepala Daerah yang telah mengantongi rekomendasi dari partai politik. Hal demikian juga dialami Partai Amanat Nasional. Padahal Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan tegas menyatakan, siapapun yang mendaftar ke PAN, baik kader maupun tidak kader, namun berpotensi, maka PAN berhak mengeluarkan rekomendasi.
JAKARTA, koranbanjar.net – Distorsi (pemutarbalikan) informasi yang terjadi dalam rekomendasi Calon Kepala Daerah PAN untuk Pilkada di Kota Banjarmasin perlu diimprovisasi (dipersiapkan) agar menjadi harmoni kembali. Landasan utamanya adalah sesuai arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat Rakornas PAN pada 9-10 Mei 2024 di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta Selatan.
“Pak Zulhas sudah sangat jelas mengatakan, siapapun yang mendaftar baik kader maupun tidak kader, tetapi potensial PAN berhak mengeluarkan rekomendasi,” demikian diutarakan Ketua DPP PAN, Pangeran Khairul Saleh kepada koranbanjar.net, Sabtu (11/5/2024).
Dijelaskan Khairul Saleh, silakan mendaftar melalui DPD, DPW maupun DPP PAN secara langsung, karena PAN inklusif bukan eksklusif menerima pencalonan seseorang menjadi Calon Kepala Daerah.
Pasca diberikan rekom, imbuhnya, DPP PAN berharap agar calon yang memiliki rekom bergerilya untuk mencari koalisi mencari dukungan partai yang lain. Tim Pilkada DPP PAN akan menilai dan memutuskan keputusan akhir calon Kepala Daerah yang didukung PAN dengan kesiapan yang sudah disiapkan oleh calon kepala daerah.
“Harapan saya DPW PAN Kalsel sebaiknya berkomunikasi secara harmoni agar distorsi terpecahkan. DPP sangat mengerti bahwa DPD dan DPW merupakan yang paham akan muatan lokal masing-masing. PAN sangat inklusif untuk semua calon Kepala Daerah di seluruh Indonesia,” pungkas Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.
Sementara itu, mengutip starbanjar.com, Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan Afrizaldi menyanggah partainya telah memberikan rekomendasi untuk Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua maju di Pemilihan Walikota Banjarmasin.
“Klaim (Habib Banua) mendapatkan SK atau rekomendasi dari DPP PAN, kami tidak tahu terkait kebenaran berita itu. Karena setahu kami komunikasi antara daerah dengan DPP tidak pernah mengeluarkan SK atau rekomendasi (Pilwali) kepada siapapun,” ucap Afrizaldi saat dihubungi, Selasa (7/5/2024).
“Dalam AD/ART PAN ada sistem (mekanisme) berjenjang, artinya setiap orang yang ingin mendapatkan surat rekomendasi ataupun SK dari PAN tentu ada jenjang yang harus dilewati,” ucapnya.
Dia menegaskan pula, bakal calon tidak serta merta langsung mendapatkan SK rekomendasi dari DPP tanpa harus melewati mekanisme penjaringan di tingkat daerah. PAN bakal menjaring nama-nama baik kader internal maupun eksternal yang akan diajukan ke DPP untuk diseleksi maju di Pilwali Banjarmasin.
Ia memastikan DPP PAN akan mempertimbangkan masukan dari daerah, mengenai figur yang akan diusung, mengingat daerah yang paling faham lapangan dan peta persaingan elektoral.
Afrizaldi menyebut PAN tidak kekurangan kader internal punya modal elektoral mumpuni yang bisa bersaing di Pilwali Banjarmasin.
“Kami utamakan kader terbaik kami seperti Pak Harry Wijaya yang saat ini menjabat ketua DPRD Banjarmasin, ataupun Faisal Hariyadi yang sekian periode selalu menjadi peraih suara terbanyak di Pileg kota Banjarmasin,” tegasnya.
“Mereka adalah kader-kader potensial dan teruji yang sudah melewati masa ujian, dan mengerti wilayah kota Banjarmasin,” imbuh Afrizaldi. (sir)
