Musrenbang RKPD Kecamatan Padang Batung Telah Dimulai

oleh -111 views
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten HSS, Syamsuri Arsyad membuka Musrenbang RKPD Kecamatan Padang Batung. (Sumber foto: Kominfo HSS)
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten HSS, Syamsuri Arsyad membuka Musrenbang RKPD Kecamatan Padang Batung. (Sumber foto: Kominfo HSS)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2022 diadakan secara virtual di Aula Media Center Setda Kabupaten setempat.

HULUSUNGAISELATAN, koranbanjar.net – Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad membuka Musrenbang dengan sistem video konferensi, Selasa (19/1/2021).

Syamsuri Arsyad mengatakan, terdapat berbagai tantangan di Kabupaten HSS, diantaranya yakni penurunan angka kematian ibu dan balita, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, kesempatan kerja, pandemi Covid-19, juga pengembangan geopark Meratus.

“Saya berharap agar isu, tantangan, potensi tersebut dapat kita rencanakan sebagaimana mestinya sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ucap Syamsuri Arsyad.

Menurutnya, untuk melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) maka hendaknya memaksimalkan penggunaan dana desa. Sebab, itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Desa adalah tempat terdekat yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat, kita berharap pada forum-forum ini dibicarakan keluarga kita yang berkekurangan,” ujarnya.

Sehingga pemerintah, baik desa maupun kabupaten bisa dapat mengintervensi dan melakukan regulasi yang memungkinkan.

Camat Padang Batung, Heri Utomo mengatakan bahwa terdapat 153 total usulan program pembangunan yaitu usulan dari 17 desa yang ada di Kecamatan Padang Batung.

Namun, pada saat pra Musrenbang, telah mengerucut menjadi 50 prioritas desa.

“Kita harapkan usulan ini dapat diakomodir, mengingat ketersediaan anggaran dari pemerintah,” kata Heri Utomo.

Musrenbang RKPD ini merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang mempertemukan unsur-unsur partisipatif aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan daerah.

Kemudian, akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dan selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. (MJ-030)

Jasa Karangan Bunga di Kalimantan Selatan