Di tengah rasa was-was warga, akan ketepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa. Pemerintah desa (Pemdes) bekerja keras melaksanakan musyawarah desa (Musdes), yang berjalan tak semudah dibayangkan.
Bagaimanakah, proses Musdes untuk penyaluran BLT desa di Hulu Sungai Selatan (HSS)?
MUHAMMAD HIDAYAT, Kandangan
Saat mewabahnya Covid-19, seluruh desa di Indonesia diperkenankan menganggarkan dana desa untuk, menyalurkan BLT.
Berbagai pernyataan kontroversialpun muncul, mulai dari, “apakah aku kebagian?” hingga, “yang dapat cuma orang dekat aparat desa”
Tak pelak, aparat desa sendiri seakan tak dipercaya warganya. Cacian langsung, gibah, hingga pergunjingan di media sosial terlontar tak terarah.
Banyak yang belum mengerti, mengklaim diri berhak, dan sangat mengharapkan menerima bantuan.
Sayyidina Ali Bin Abi Thalib pernah berkata, “Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia”.
Begitulah ketika memiliki ekspektasi lebih, pada sesama manusia. Terasa pahit, jika tak sesuai kenyataan.
Padahal dalam penyaluran BLT ini, aparat di desa telah mempertimbangkan sebelumnya, melalui Musdes yang tidak mudah.
Musdes membahas terkait penyaluran BLT desa, juga dihadiri anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masing-masing ketua Rukun Tetangga (RT), hingga tokoh masyarakat.
Kehadiran orang-orang tersebut, bisa saja menambah ruh untuk akuratnya kesepakatan. Tentu saja jika benar mereka juga hadir.
“Proses Musdes BLT kali ini berjalan sangat alot di desa-desa, karena berbagai macam masalah,” ujar ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten HSS, Muhammad Subeli.
Bahkan ungkapnya, di HSS ada yang sampai melaksanakan sampai tiga kali Musdes, baru menemui kesepakatan akhir.
“Ada itu Desa Sungai Kupang, sampai tiga kali Musdes baru selesai,” sebut Kepala Desa Tibung Raya itu.
Permasalahan yang terjadi, yang menyebabkan Musdes berjalan rumit ujarnya, akibat banyaknya warga yang menginginkan bantuan.
Subeli mencontohkan, bahkan ada yang sampai pensiunan pegawai negeri, masuk dalam usulan penerima bantuan.
Adapula yang sudah menerima bantuan pemerintah lainnya, masih masuk data. Tentu saja tidak diperkenankan, satu orang menerima dua bantuan sekaligus.
“Semisal orang itu sudah menerima program PKH, mau dapat BLT juga, silakan tapi harus melepas bantuan PKH itu,” celetuknya, meski hal itu tidak mungkin terjadi.
Dalam kategori penerima berdasar pekerjaanpun ujarnya, desa harus lebih jeli dalam menganalisa.
“Ada kasus semisal tukang becak, kemudian dia terdampak. Setelah diamati, ternyata istrinya pegawai negeri, itu harus dipahami bersama,” tuturnya, saat konferensi pers terkait bantuan sosial, di Aula Ramu, Kamis (30/4/2020) lalu.
Tiap desa ungkap Subeli, juga telah menyiapkan dana cadangan untuk BLT tersebut.
Hal itu, andai kata ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, namun tertinggal dalam data penerima. Sehingga, bisa dimasukkan dalam daftar penerima tahap berikutnya.
“Karena sering saja ada yang ketinggalan, biasa orangnya yang terisolasi dan tidak berkumpul orang banyak,” katanya.
Setelah semua diberi pengertian dan menyamakan persepsi terangnya, pada akhirnya semua akan mengerti.
“Alhamdulillah, saat ini sudah ada kesepakatan masing-masing desa, dan 144 desa di HSS siap menyalurkan BLT nya,” ucapnya.
Sebanyak 15.57 kepala keluarga di HSS, pada tahap pertama akan menerima BLT. Jumlah tersebut bisa bertambah, bisa berkurang di tahap berikutnya, atas berbagai pertimbangan.