Sangat miris melihat situasi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan khususnya terkait sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah lanjutan atas baik SMA maupun SMK.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pendidikan menaruh rasa prihatin cukup serius dan menyorot persoalan tersebut.
“Saya memang mendengar ada beberapa sekolah bahkan ada sampai dua puluh lima juta hanya untuk masuk sekolah,” bongkar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin, Rabu (19/6/2024) di Banjarmasin.
Parahnya lagi, kata Lutfi Saifuddin ada calon siswa sudah bayar 20 juta namun gagal masuk ke sekolah yang diinginkan. Sayangnya Lutfi enggan mengungkap secara detail dugaan suap PPDB di tingkat sekolah lanjutan atas ini.
“Ada yang sudah mengadu ke kita, sudah bayar dua puluh juta namun gagal masuk ke sekolah yang diinginkan,” ungkapnya tanpa menyebut secara detail dugaan kasus suap di PPDB tingkat sekolah lanjutan atas ini.
Dirinya menegaskan, PPDB bukan dijadikan ajang bisnis. Hal ini menjadi catatan bahwa tindakan dugaan suap di atas mencerminkan perbuatan korupsi.
“Tentu ini tidak terlepas dari ancaman hukuman,” ucapnya
Penerapan zonasi ini menurutnya agak sulit diterapkan sesuai dengan petunjuk Kementerian Pendidikan.
Karena akses pendidikan dan sebaran sekolah tingkat atas di Kalimantan Selatan saat ini belum merata.
“Oleh karena itu kebijaksanaan kita ada jalur-jalur tersendiri penyesuaian terhadap calon siswa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolahan,” inginnya.
“Namun sekali lagi, kami berharap momen PPDB ini jangan dijadikan ajang bisnis,” tegasnya lagi.
Untuk itu Politisi Partai Gerindra Kalsel ini mengingatkan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan agar benar-benar menjalankan PPDB ini tidak tebang pilih.
Kalau pun ada calo-calo dirinya menyarankan agar tidak perlu digubris. Karena para calo ini mengambil keuntungan diri sendiri.
Langkah ke depan, Komisi IV akan membuka link laporan apabila ada pihak- pihak terkait yang merasa dirugikan akibat praktek para calo.
Lutfi mempersilahkan untuk menghubungi akun media sosial miliknya secara pribadi baik di Facebook maupun Instagram.
“Atau datang langsung ke Komisi IV dengan membawa bukti-bukti nanti akan kami pelajari dan tidak lanjuti segera,” imbaunya
Selain membuka pintu pengaduan terkait PPDB, pihaknya akan melakukan supervisi atau sidak ke setiap sekolah baik di tingkat SMA maupun SMK.
Namun demikian pihaknya tetap akan mengamini jika ada kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
Disinggung kembali soal siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah favorit yang diinginkan namun tidak dapat masuk ke sekolah itu.
“Ini ada jalur pertimbangan, dan kami tidak mempersoalkan hal itu. Yang kami sorot adalah tentang PPDB dijadikan ajang bisnis,” tegasnya. (yon/bay)
