Menanggapi persoalan banjir yang berdampak terhadap sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya para petani, tokoh politik asal Kota Martapura, DR. Andin Sofyanoor, SH,MH berpendapat, persoalan banjir bukan terjadi hanya dalam tahun ini, melainkan sudah bertahun-tahun. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat mengendalikan persoalan banjir, supaya dampaknya dapat berkurang dari tahun ke tahun.
BANJAR, koranbanjar.net – Menurut DR.Andin Sofyanoor, SH,MH kepada koranbanjar.net, Selasa (14/3/2023), persoalan banjir bukan persoalan yang terjadi dalam tahun ini. Tetapi persoalan yang terus-menerus terjadi setiap tahun.
Meski demikian, persoalan banjir bukan berarti mustahil untuk dapat diatasi. Justru sebaliknya, persoalan banjir harus menjadi PR (pekerjaan rumah, red) bagi Pemerintah Kabupaten Banjar maupun Pemerintah Provinsi Kalsel yang harus diatasi. Karena persoalan banjir berdampak terhadap banyak aspek ekonomi sosial masyarakat Kabupaten Banjar. Terutama berdampak terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
“Menurut saya, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi harus membuat perencanaan untuk mengendalikan persoalan banjir dalam satu tahun atau lima tahun ke depan, ini PR kita bersama,” ungkap mantan Calon Bupati Banjar ini.
Dari perencanaan itu, sambung dia, setidaknya Pemerintah Kabupaten dapat mengurangi dampak banjir dari tahun ke tahun.
“Kita tidak bisa mengendalikan hujan, tetapi saya optimis pemerintah bisa mengendalikan dampak banjir. Karena pemerintah mendapat amanah anggaran untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, dan anggaran harus digunakan dengan pola skala prioritas. Anggaran bukan hanya untuk belanja rutin pegawai. Apalagi kalau pemerintah daerah mampu memperoleh anggaran pusat untuk mengatasi persoalan banjir, tentu akan lebih ringan,” ujar dia.
Disinggung soal langkah jangka pendek yang harus ditempuh, Andin menambahkan, persoalan banjir terjadi setiap tahun. Tentunya, pemerintah mempunyai database jumlah petani yang mengalami kerugian, lahan yang terendam serta lainnya. Dari situ, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat.
“Akan tetapi, sekali lagi, itu hanya bersifat sementara. Yang dibutuhkan para petani adalah bagaimana mereka bisa keluar dari persoalan yang ditimbulkan akibat banjir. Karena itu lebih utama,” tutupnya.
Sebagaimana berita sebelumnya, musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar sepertinya membuat para petani sangat merana. Pasalnya, mereka tidak dapat bercocok tanam, apalagi memanen padi untuk kebutuhan hidup.
Sungguh miris keadaan yang dihadapi para petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar saat musibah banjir melanda. Sebut saja, petani di Desa Lok Tangga, Mali-Mali, Sungai Arfat, Pingaran, Pandak Daun, Jingah Habang Kecamatan Karang Intan, kemudian Desa Jati Baru di Kecamatan Astambul serta Desa Labuan Tabu di Kecamatan Martapura.
Sudah satu bulan lebih mereka gagal bercocok tanam, karena lahan pertanian mereka terendam air.
Menurut tokoh masyarakat Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Adi Yohanadi kepada koranbanjar.net, Selasa (14/3/2023), dia hanya bisa mengelus dada menyaksikan keadaan yang dialami para petani di sejumlah wilayah Karang Intan.
“Pokoknya, selama banjir ini, petani di Lok Tangga, Mali-Mali, Sungai Arfat, Pingaran, Jingah Habang dan Labuan Tabu, tidak bisa bahuma (bertani). Kalau tidak salah, sekarang ini mereka melakukan cocok tanam yang ketiga kali. Kemarin, dua kali sudah gagal. Pertama bercocok tanam terendam air. Kedua, terendam air lagi. Sekarang yang ketiga, kalau diguyur hujan lagi, berarti gagal lagi,” ungkapnya. (sir)
