oleh

Lapas Over Kapasitas, Kakanwil Kemenkumham “Curhat” Ke Dewan Kalsel

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Terkait kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang saat ini sangat memprihatinkan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Kalimantan Selatan, Agus Toyib “curhat” berkonsultasi mengadukan persoalan tersebut kepada Dewan Kalsel atau DPRD Kalsel.

Agus Toyib yang datang beserta jajarannya mengungkapkan ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian serius. Di mana saat ini jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana yang ditampung hampir mencapai 10 ribu orang.

Kondisi ini tentunya sangat tidak memadai dengan dengan daya tampung lapas yang ada di Kalsel. Seperti di Lapas Teluk Dalam, kapasitasnya hanya mampu menampung 366 orang napi, namun kenyataannya saat ini dihuni lebih dari 2600 orang napi. Hal ini perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mempercepat realisasi pembangunan lapas baru.

“Kondisi lapas kita sudah overcrowded (terlalu penuh), sudah luar biasa. Kalau tidak dipikirkan sekarang akan membahayakan untuk ke depan. Karena lapas ini juga menyangkut hajat orang, ada masyarakat yang juga perlu diperhatikan, sehingga sangat relevan bila saya “curhat” ke DPRD sebagai wakil masyarakat di provinsi ini,” terang Agus Toyiib, Rabu (22/1/2020) di gedung DPRD Kalsel Banjarmasin.

Selain itu ia mengatakan, bahwa kunjungannya beserta jajarannya adalah dalam rangka membangun hubungan yang baik (kolaborasi) dengan DPRD. Karena di Kemenkumham ini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh DPRD. Kita ada fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat, ada fungsi pembinaan warga binaan, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut ada kendala-kendala yang memang ingin diketahui dan didukung.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin yang menerima kunjungan tersebut bersama anggota komisi.I sangat mengapresiasi kedatangan Kakanwil Kemenkumham RI Kalsel beserta jajaranya ke Rumah Rakyat ini.

“Saya sangat mengapresiasi Kakanwil Kemenkumham. Karena kami bisa secara bersama-sama berbicara persoalan-persoalan di Kemenkumham Kalsel. Persoalan ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh Kemenkumham, Kapolda, TNI, tapi semua pihak harus ikut terlibat menyelesaikan pencegahan narkoba,” ucap Bang Dhin sapaan akrabnya.

Mengenai lapas yang over kapasitas, dan tingginya tingkat hunian lapas terkait kasus narkoba, hal ini akan menjadi program kerja ke depan bagi Komisi I dalam pertemuan tersebut, selain permasalahan lapas, juga terungkap permasalahan lain, seperti keinginan untuk mendorong dan mendaftarkan aset-aset daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dan menjadi kekayaan yang tidak bisa dimiliki atau di klaim oleh daerah lain.

Kemudian masalah imigrasi dan produk peraturan perundang-undangan yang kiat ingin agar lebih berkualitas dengan saling melibatkan perancang dan tim hukum yang ada di DPRD maupun di Pemerintah Daerah.(yon)

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: