Kurang Sinkronisasi Pusat Dan Daerah, Kerajaan Di Kalsel Perlu Perhatian Serius

oleh -71 views
Kurang Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Kerajaan Di Kalsel Perlu Perhatian Serius
Gusti Rendy Firmansyah (dua kanan) menyerahkan buku Sejarah Kerajaan Pulau Laut kepada Direktur Ketahanan Ekososbud Dirjen Polkum Kemendagri Drs Syarmadani MSi dan Kasubdit Ketahanan Seni dan Budaya Kemendagri Dra Elly Yuniarti MM di Royal Jelita Hotel Banjarmasin. (Foto: ist/koranbanjar.net)

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan kerajaan dan kesultanan di Nusantara sudah cukup baik. Namun, sinkronisasi dengan pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut (LAKPL) Gusti Rendy Firmansyah, saat ditemui koranbanjar.net dalam acara Temu Tokoh Raja, Sultan, Datu Penglisir Pemangku Adat Istiadat Budayawan dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Daerah, di Hotel Royal Jelita Banjarmasin, Kamis (19/9/2019).

“Apa yang telah dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendangri) sudah cukup baik, namun masih kurang sinkron kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, katanya.

Gusti Rendy mengatakan, acara ini bagus, intinya stimulan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. “Istilahnya menggalang kebhinekaan, yakni dalam konteks kebudayaan itu memang sudah berjalan, artinya turun ke daerah provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang fasilitasi keraton lembaga adat. “Cuma kalau saya berstatemen pribadi, kami mewakili lembaga adat yang berbasis sejarah kerajaan di pesisir, kami meminta respon pemerintah pusat agar lebih ke keraton. Lebih ke situs budayanya, seperti makam dan eks keraton,” papar dia.

Menurut Gusti Rendy Firmansyah, mayoritas di Kalsel ialah sejarah perjuangan melawan kolonial.

“Situs-situs budaya itu dibumihanguskan, tinggal makam-makam raja. Nah, jadi tinggal itu yang menjadi bukti bahwa di situ ada kerajaan dan ada sejarah,” terangnya.

Dirinya menilai, selama ini permasalahan yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Kalsel, karena respon pemerintah daerah yang masih kurang.

“Jadi, sinkronisasi antara pemerintah daerah provinsi dan pusat menjadi permasalahan mungkin. Nah, Mudah-mudahan di era pemerintahan apakah nanti era Joko Widodo saat ini ataukah siapapun presidennya, kita tidak bisa pungkiri adanya NKRI karena bersatunya kerajaan-kerajaan yang ada di indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya tidak menuntut terlalu banyak pada pemerintah pusat, ia hanya ingin agar lebih action ke situs-situs budaya dan sejarah.

“Cobalah sedikit mengerti. Kita tidak menuntut terlalu banyak, kami tidak meminta kembalikan hak tanah kami. Tidak. Kami hanya menginginkan, ya kami minta situs makam-makam raja kami eks keraton, minimal ya museum dibuatkan, kita sekarang konteksnya negara kesatuan kan,” katanya.

Ia mengharapkan kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kerajaan-kerajaan di Kalsel.

“Intinya kembali kepada kearifan lokal. Jadi kita meminta basic kerajaan, di mana kami menuntut kepada negara agar lebih memperhatikan hidupnya sejarah, bukan hanya cerita. Karena kita zuriat turun temurun itu terus hidup. Apabila itu tidak dibudayakan dan tidak dipelihara maka sejarah hanyalah tinggal sejarah,” pungkasnya. (ags/dya)

Jasa Karangan Bunga di Kalimantan Selatan