BANJARMASIN, koranbanjar.net – Merasa sebuah lembaga independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikebiri, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi yang digelar di halaman gedung DPRD Kalsel Banjarmasin, Kamis (19/09/2019) itu sebagai tanda prihatin atas keadaan lembaga yang paling ditakuti oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif ini.
Berdasarkan pengamatan koranbanjar.net di lapangan, salah satu juru bicara meminta kepada DPRD Kalsel mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan atau mencabut revisi undang-undang KPK tahun 2019 yang sudah disahkan oleh DPR RI.
“Dengan tegas kami meminta DPRD Kalsel mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan atau mencabut revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI, mengingat banyaknya aksi penolakan di daerah-daerah,” ungkapnya.
Mereka menilai KPK sekarang ini telah ditumbangkan, satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang paling dipercaya.
“Kami sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah, kami tidak percaya lagi dengan DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, kami hanya percaya terhadap KPK, tetapi saat ini KPK telah dilumpuhkan, diamputasi kawan-kawan,” teriaknya dalam orasi tersebut.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, M. Syarippudin anggota DPRD dari Fraksi PDIP dengan tegas mengatakan akan siap membawa aspirasi mahasiswa ke DPR RI, bersama video dan rekamannya.
“Saya berjanji akan membawa aspirasi kawan-kawan mahasiswa semua ke DPR RI lengkap dengan video dan rekaman kejadian hari ini dengan tangan saya langsung yang akan menyerahkannya,”janjinya.
“Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia,” sahut yel-yel mahasiswa.
Sebelumnya aksi digelar di luar gedung DPRD Kalsel, dan pada waktu itu para mahasiswa memaksa ingin memasuki gedung Rumah Banjar itu, namun dihalau oleh petugas sehingga terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
Akhirnya oleh anggota Dewan, M. Syarippudin dari fraksi PDIP diperkenankan masuk dengan catatan tidak menimbulkan kerusuhan dalam bentuk apapun.(yon)