MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Keluhan para kontraktor yang merasa dianaktirikan, bukan hanya mengajukan protes ke Pemerintah Kabupaten Banjar, tetapi para kontraktor juga “ngeluruk” ke DPRD Banjar, Senin, 26 Maret 2019 sekitar pukul 13,00 wita.
Para kontraktor mengadakan audensi dan minta pendapat, arahan di rumah wakil rakyat yang akan memfasilitasi keluhan mereka.
Menurut Aktivis sekaligus Kontraktor, Abdul kahar Muzakir. SH.MA kepada koranbanjar.net mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini sebagai kontraktor lokal di Kabupaten Banjar merasa dianaktirikan oleh pembuat kebijakan di eksekutif pemerintahan.
“Selama tiga tahun terahir ini, para kontraktor hanya menghidupi pajak perusahaan. Hasil pajaknya untuk APBD, lewat PAD, tapi kenyataannya tidak dapat pekerjaan di rumah sendiri,” ujar Zakir.
Daerah yang seharus mengayomi, membina, menerima pajaknya, tapi tak menghiraukan. Bagai anak ayam kehilangan induk untuk di pelihara?” ungkapnya.
Audensi DPRD Kabupaten Banjar dari Forum Koalisi Kontraktor dipimpin Ketua dan Asosiasi Eksekutif, H Taufik Rahman.(sir)
