oleh

Komisi IV : Keterlambatan BOSDA 2018 jangan sampai terulang”

BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Bantuan Operasional Sekolah Daerah(BOSDA) untuk satuan pendidikan swasta sangat terlambat dicairkan,yakni pada bulan Desember 2018.

Hal ini disampaikan sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,H.Lutfi Saifuddin melalui penyampaian rekomendasi DPRD Kalsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(LKPJ) di Gedung DPRD Kalsel Banjarmasin,Senin(15/04)

Komisi IV mengemukakan keterlambatan ini disebabkan kesalahan penganggaran yang masuk langsung,seharusnya belanja hibah.

Sehingga harus menunggu mekanisme perubahan APBD tahun 2018, ironisnya perubahan tersebut sudah selesai ditetapkan pada bulan September 2018.

Namun BOSDA tetap belum disalurkan kepada satuan pendidikan swasta.

“Kepada Saudara Gubernur,Dewan merekomendasikan agar lebih intens dalam melakukan monev terkait kinerja SKPD sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi” ucap Lutfi.

Komisi IV juga meminta perlu adanya peningkatan anggaran dana BOSDA,saat ini alokasi anggaran BOSDA tahun 2018 untuk SMA hanya berkisar kurang lebih 500.000,-.per siswa setiap tahun.

“Untuk mencapai standar minimal pendidikan,BOSDA harus wajib memenuhi satu siswa untuk SMA dan SMK itu tiga juta setengah pertahun” ungkapnya kepada wartawan kala itu.

Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,maka Ia berharap Pemerintah Provinsi wajib memenuhinya karena menurutnya sudah diatur dalam undang-undang pendidikan dan kesehatan.

“Semestinya dua hal ini dipenuhi dulu sebelum memenuhi hal-hal lainnya” Demikian H. Lutfi Saifuddin. (al)

Komentar

Berita Terkini