DPRD Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan melalui komisi II menyatakan siap menjadi penengah kisruh revitalisasi Pasar Sudimampir Baru, Pasar Ujung Murung dan Pasar Besar.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Faisal Hariyadi usai melakukan rapat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Kamis (12/3/2020) mengungkapkan, pihaknya bersedia menjadi fasilitator pertemuan antara pemerintah kota, pedagang dan investor.
“Hasil rapat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini akan kita sampaikan kepada unsur pimpinan, agar diagendakan pertemuan antara pemerintah kota, pedagang dan investor, kita di sini sebagai penengahnya,” ucap politisi PAN tersebut.
Faisal menjelaskan pertemuan pihaknya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini menindaklanjuti surat yang masuk dari Aliansi Pedagang Pasar Sudimampir Baru, yakni menyampaikan aspirasi agar revitalisasi pasar mereka ditunda hingga tahun 2025 atau hingga akhir Hak Guna Bangunan (HGB) yang mereka pegang.
“Jadi kita berharap tadi ada jawaban pemerintah, seperti apa menanggapi rencana revitalisasi pasar-pasar tersebut yang digulirkan beberapa wali kota, memang ini bukan hal yang baru,” ucapnya.
Namun, lanjut dia, selama ini sosialisasi terhadap rencana revitalisasi itu masih kurang maksimal dilakukan, hingga para pedagang masih banyak yang tidak mengetahuinya, seperti apa rencana revitalisasi itu, bentuk bangunnya dan sebagamana nasib yang memiliki Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (HGB) dan yang hanya sewa.
“Ini yang mungkin belum tersampaikan dengan baik, kita coba mengundang semua pihak ini, agar disampaikan dengan detail dan jelas, seperti apa rencana revitalisasi itu, sehingga 1.200 pedagang di pasar-pasar itu terakomudir dengan baik, hingga intinya mereka menerima,” paparnya.(yon)
