Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Hasanuddin Murad menyebut mafia minyak dan gas (migas) menyebabkan subsidi tak tepat sasaran, Selasa (13/9/2022).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Diakuinya, distribusi BBM dianggap sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU.
“Satuan tugas ada, namun pengawasan tidak jalan,” ucap Hasan sapaan akrabnya.
Politisi senior Golkar ini menyarankan, keberadaan satgas itu harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM.
Selain itu, untuk meminimilasir terjadinya mafia BBM dan jika ada masalah dapat dicarikan solusinya.
“Termasuk keterbatasan operasional satgas,” ucapnya lagi.
Menurutnya kalau memang terkendala dana, maka DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel bisa menganggarkan untuk operasional satgas BBM.
Sambung mantan Bupati Batola dua periode ini, untuk penambahan kuota BBM yang mencuat dalam RDP sebelumnya, menurutnya itu sulit direalisasikan jika permintaan itu hanya dari DPRD Kalsel.
Karena permintaan penambahan kuota BBM di Kalsel ini terus diajukan, namun kenyataannya tidak dapat direalisasikan.
Bahkan kata Hasan, Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk minta menambah kuota BBM di Kalsel, namun tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Meski selama ini gagal mewujudkannya, Hasan menyatakan pihaknya optimis bisa menambah kuota BBM.
“Jika komitmen bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang duduk di Komisi VII,” ungkapnya.
Dia berujar BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu mudah menambah kuota BBM di Kalsel,” tutupnya. (yon)
