KANDANGAN, koranbanjar.net – Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 2019 masih belum optimal. Hal ini diakibatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pendapatan sarang burung walet masih rendah.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad saat membacakan jawaban eksekutif atas tanggapan fraksi DPRD, dalam pembahasan APBD 2020, baru-baru tadi saat Rapat Paripurna DPRD HSS
Fraksi Golkar DPRD HSS mempertanyakan, mengapa target penerimaan pajak dari sarang burung walet di 2020 masih sama dengan 2019, sedangkan tiap tahun jumlah bangunan sarang burung walet di HSS selalu bertambah.
Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad menjelaskan, mengenai target penerimaan pajak dari sarang burung walet di 2019 sebesar 30 juta rupiah, namun realisasi penerimaannya masih belum optimal.
“Karena kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pendapatannya dari usaha sarang burung walet masih rendah,” ucap Syamsuri.
Sehingga hal itu ujarnya, penetapan target penerimaan pajak dari sarang burung walet di APBD 2020, masih mempertimbangkan pada realisasi di 2019. Jadi, target penerimaannya tetap 30 juta rupiah, atau sama dengan tahun sebelumnya.
Meski begitu, tambahnya Pemkab HSS akan terus menyosialisasikan kewajiban pembayaran terhadap sarang burung walet, serta terus berkomunikasi dengan masyarakat, dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kemudahan, dalam proses perizinan pengelolaan sarang burung walet.
“Sehingga ke depannya penerimaan daerah, dari pajak dan retribusi IMB sarang burung walet dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (yat/dra)
