BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan (Disbunak) Provinsi Kalsel, Suparmi, menyatakan, Kalsel menjadi satu dari tiga provinsi (Sumatera Selatan dan Jambi) di Indonesia yang dipercaya menjadi pilot project percepatan kenaikan harga karet.
Dikatakannya, program percepatan kenaikan harga karet dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan penguatan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
Hal ini diungkapkan Suparmi dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Disbunak Kalsel, Banjarbaru, Selasa (19/2).
“Intensifikasi diarahkan kepada perkebunan karet yang sudah menghasilkan dan sudah tergabung di UPPB. Intensifikasi ini berupa bantuan pupuk, herbisida, fungisida, bantuan asam semut yang selama ini membebani kepada para pekebun, upaya penguatan UPPB tujuanya untuk meningkatkan mutu dan harga jual bokar serta penguatan kelembagaan,” jelasnya.
Menurut Suparmi, hal ini sesuai dengan permintaan Gubernur Kasel, Sahbirin Noor, yang meminta Disbunak Kalsel mengawal program tersebut agar benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pak Gubernur selalu menekankan agar program kegiatan tersebut dikawal benar-benar. Beliau juga meminta agar program-program yang dibuat ataupun yang diusulkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat,” sebutnya.
Suparmi merincikan, di Kalsel selama ini telah terbentuk 109 UPPB, dengan 46 UPPB telah bermitra dengan pabrik Crumb Rubber, sehingga mendapatkan harga lebih baik. Sementara harga karet ditingkat petani bisa dibilang masih cukup rendah dibandingkan harga karet di UPPB.
Menurutnya, hal itu dikarenakan masih banyakanya petani karet yang belum bermitra dengan pabrikan serta pengolahan bokar yang masih belum sesuai prosedur seperti belum menggunakan pembeku yang dianjurkan.
“Keuntungan dengan bergabungnya petani karet di UPPB adalah selisih harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan petani karet yang menjual langsung ke pengepul. Selisih harganya Rp 3 ribu hingga Rp 4 ribu, untuk itu kami meminta para pekebun untuk bisa bermitra ke UPBB,” pintanya.
Selain intensifikasi untuk meningkat produktivitas, diterangkannya, pemerintah juga akan melakukan peremajaan karet seluas 1.600 hektar. Luasan peremajaan tersebut, kata Suparmi, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 680 hektar, dan hanya 1.500 hektar pada 2017. (adv/dny)