BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) RI atas pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi pada periode Mei sampai Agustus 2018 lalu, Kalimantan Selatan menduduki peringkat ketiga untuk wilayah Indonesia Timur.
Hal ini disampaikan oleh Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam Rapat Kooridnasi (Rakor) Penanganan Konflik Sosial Kalsel 2018, di ruang rapat PM Noor, Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (29/11/2018).
“Ini lebih baik dari periode Januari sampai April 2018 yang hanya menduduki posisi ketujuh. Secara nasional, kita berada di posisi kedelapan dalam mencapai target rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kalsel. saya berharap perbaikan penanganan konflik sosial ini terus ditingkatkan,” ucapnya.
Masih dari sambutan gubernur, Provinsi Kalsel memiliki tingkat kemajemukan yang cukup tinggi di tengah kehidupan masyarakat. “Mulai dari majemuk karena agama, majemuk karena suku dan golongan, hingga kemajemukan karena kebudayaan. Meskipun demikian, kita bersyukur bahwa kondisi di Kalse masih dalam keadaan rukun, tenteram, aman dan damai, hingga saat ini,” baca sekda.
Disampaikanya, peristiwa-peristiwa yang memicu dapat munculnya konflik sosial, sangat jarang terjadi pada masyarakat Kalsel. Meskipun terkadang ada, tetapi tidak sampai membesar dan bisa terselesaikan dengan arif dan bijaksana.
“Kita harus terus mempertahankan penanganan konflik sosial secara sinergis, terpadu dan terkoordinasi pada seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten atau kota. Bahkan, kita mesti mengoptimalkan sumber daya di tingkat kecamatan hingga kelurahan atau pedesaan dalam mencegah munculnya konflik sosial,” katanya.
Khusus untuk menghadapi pemilu yang tahapannya sedang berlangsung saat ini, Sahbirin Noor menyampaikan dalam kata sambutannya, Tim Penanganan Konflik Sosial harus mengantisipasi berbagai kemungkinan gesekan sosial yang terjadi di masyarakat. “Isu-isu sara, politik identitas dan informasi-informasi hoax, sebisa mungkin kita minimalkan. Kita edukasi masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menyikapi informasi, berita dan isu-isu yang berkembang tentang pemilu,” katanya. (hmsprov/dny)