Pilkada yang sejatinya merupakan pesta demokrasi, jangan sampai berubah tragis jadi pertaruhan kesehatan dan nyawa bagi siapa saja.
JAKARTA, Koranbanjar.net – Sejak PSBB dilonggarkan, kerumunan orang terlihat di mana-mana: di pasar, mal, stasiun, jalan, dan sebagainya. Jumlah orang yang positif Covid-19 meningkat. Pernah sampai 1.000 orang lebih dalam sehari.
“Ini bukti kita masih enggak aman untuk berkerumun. Terus dalam situasi begini, pemerintah dan DPR masih saja mau melakukan Pilkada tahun ini. Musim pemilu kan kerumunan orang sulit dihindari,” kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat, Kaka Suminta, Sabtu (13/6/2020), di Jakarta.
Merinding membayangkan berapa banyak potensi korban jatuh karena kerumunan, utamanya saat kampanye dan pemungutan suara. Apalagi baru saja ada kabar bahwa salah seorang anggota Bawaslu RI dinyatakan positif Covid-19. Sebelumnya beberapa anggota KPU di daerah juga positif Covid-19. “Belum mulai Pilkada saja sudah ada penyelenggara pemilu terjangkit Covid-19. Gimana nanti?” ujar dia.
Tentu, seluruh pihak tidak ingin lebih banyak lagi masyarakat menjadi korban dan berharap tidak ada lagi penyelenggara pemilu terjangkit. Banyaknya korban yang telah jatuh dan terjangkitnya beberapa penyelenggara pemilu bisa menggugah pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk meninjau ulang rencana Pilkada pada tahun ini.
Pilkada yang sejatinya merupakan pesta demokrasi jangan sampai berubah tragis jadi pertaruhan kesehatan dan nyawa bagi siapa saja yang terlibat. Pilkada yang sejatinya pesta rakyat jangan sampai sepi dari partisipasi rakyat karena khawatir terjangkit Covid-19.
Belum lagi, tambahan anggaran pilkada yang belum pasti dan Peraturan KPU terkait tahapan pilkada masih jauh dari rampung, bukti bahwa kita belum siap Pilkada.
“Memaksakan pilkada di 2020 di tengah kasus pandemi Covid-19 yang masih sangat tinggi adalah pilihan tidak bijaksana, bisa mengorbankan rakyat dan korbankan kualitas Pilkada. Tunggu pandemi berakhir, baru pilkada,” katanya. (dba)