Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan, Dr Mukri SH MH menemui Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.Supian HK di Kantor DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (21/3/2022).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Pertemuan Kajati Kalsel dan Ketua DPRD Kalsel dari Partai Golkar ini membahas seputar perkembangan pembangunan di Kalsel serta hambatannya.
“Yang kita bahas seputar informasi-informasi terkait pembangunan di Kalsel, termasuk hambatan yang jadi kendala dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Tentunya itu bisa didiskusikan,” terang Mukri kepada wartawan, usai melakukan pertemuan di ruang Ketua DPRD Kalsel.
Lanjutnya, agar ke depan Kalsel semakin maju dan pembangunan berjalan lancar.
“Dan pihak kejaksaan siap memback up pembangunan di Kalsel,” ucap mantan Kajati Kalimantan Tengah dan Inspektur IV Kejaksaan Agung (Kejagung) ini, seraya menyebutkan tak ada agenda khusus.
Menurutnya, membina dan mempererat dengan unsur forkopimda merupakan keharusan guna mendukung kinerjanya dalam menjalankan tugas di Kalsel.
Terlebih sambungnya, lembaga DPRD adalah representasi dari masyarakat Kalimantan Selatan.
Untuk itu, dia harus memperkuat sinergitas sekaligus meminta dukungan melalui silaturahmi, termasuk para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat nanti.
“Sinergitas dan dukungan dari unsur forkopimda khususnya Ketua DPRD, maka kinerja dan tugas yang dilaksanakan Insya Allah bisa berjalan lancar,” harap Mukri yang genap dua pekan ini bertugas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyampaikan apresiasi adanya silaturahmi pimpinan kejaksaan ke unsur forkopimda.
Dia juga sangat berterima kasih atas masukan-masukan berharga yang disampaikan pimpinan kejaksaan bagi kemajuan banua.
“Kedatangan beliau adalah silaturahmi untuk saling menjaga. Karena itu saya selaku pimpinan dewan menyampaikan terima kasih banyak atas masukan-masukan,” ucapnya.
Hal itu sambungnya, guna mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan, dan jalinan sinergitas inilah suatu hubungan yang baik untuk saling menjaga.
Terkait soal pembangunan, Supian HK mengungkapkan bahwa kejati siap memback up, tapi ada masukan-masukan yang disampaikan.
“Kalau memang pembangunan itu harus dilaksanakan, ya dilaksanakan, tapi kalau masih abu-abu jangan dilaksanakan,” ucap Supian HK seolah mengisyaratkan untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
“Karena dikhawatirkan bakal berdampak menimbulkan masalah,” imbuhnya mewanti-wanti kepada anggota DPRD Kalsel lain.(yon/sir)
