oleh

Kajati Dan Ketua DPRD Kalsel Bertemu Bahas MoU

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Arie Arifin bertemu dengan pimpinan DPRD Kalsel, Supian HK membahas sebuah kesepakatan kerjasama (MoU) antara kedua belah pihak.

MoU ini sebagai realisasi intruksi Kepala Negara RI, Presiden Joko Widodo terkait menjaga kondusifitas investasi di Indonesia.

“Kita membicarakan MoU, memperbaharui MoU yang sebelumnya sudah habis, sebagaimana intruksi Presiden Jokowi untuk menjalin sinergitas antara penegak hukum dengan pemerintah daerah, seperti apa nanti bentuknya nanti kita rumuskan bersama,” ungkap Arie usai pertemuan Senin (6/1/2020) di Gedung DPRD Kalsel Banjarmasin.

Ditanya lebih detail tentang isi MoU, orang nomor satu di Kejati Kalsel ini dengan singkat mengatakan hanyalah sebuah kerjasama sesuai porsi Kejaksaan yakni bidang hukum.

“Sebentar aja membicarakan tentang MoU, yang lama itu ngobrolnya,” katanya.

Lanjut ia menjelaskan, salah satu yang dibahas di dalam kesepakatan itu berkaitan dengan pencegahan, karena adanya arahan beberapa item dari presiden mengenai dukungan kepada investor.

“Namun kami sebagai penegak hukum tidak serta merta harus seperti itu, kita tetap profesional, jika ada indikasi merugikan keuangan negara tetap ditindaklanjuti, namun bagaimana nanti akan kita rumuskan,” tegasnya.

Tentang perintah Presiden dan Kejaksaan Agung, Arie mengaku menyikapinya tidak ingin terburu-buru, ujarnya akan ada diskusi lebih lanjut.

“Kita liat nanti seperti apa implementasinya atas apa yang diperintahkan presiden dan Kejagung terkait hal ini, saya tak ingin terburu-buru, takut keliru,” ucapnya.

Sementara Ketua DPRD Kalsel Supian HK kepada wartawan membenarkan apa yang sudah dijelaskan Kajati Kalsel Arie Arifin, ia menambahkan pada akhir Januari atau awal Februari 2020 pihaknya akan mengundang Kepala Daerah 13 Kabupaten Kota untuk bersama-sama melaksanakan MoU.

“Di bulan Februari Insyaaallah kita akan undang kepala Daerah 13 Kabupaten Kota untuk bersama-sama melaksanakan MoU, agar saling mengawasi,” terangnya.

Kemudian Politisi Golkar Kalsel ini berencana Pilkada 2020 akan dimasukkan dalam MoU itu dengan agenda tersendiri. Bagaimana dampak positif dan negatifnya dalam prosesnya nanti.

“Kemudian mengawasi keseimbangan, baik dari sisi penegak hukum maupun pengguna anggaran,” pungkasnya.(yon)

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: