Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bpapedalitbang) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja percepatan penurunan stunting, di aula setempat.
BANJAR, koranbanjar.net – Dilaksanakannya monev lintas SKPD oleh Bappedalitbang melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan melakukan rapat finalisasi penginputan aksi 6, 7, dan 8 pada monev Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Ini didasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 050/4890/SJ Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Tanggal 24 Agustus 2022.
Bahwa Penyampaian Laporan Penyelenggaran Percepatan Penurunan Stunting di daerah oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka seluruh SKPD melakukan penginputan data untuk pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting semester I dan II.
“Finalisasi penginputan aksi 6, 7, dan 8 sebagai pemenuhan penelitian kinerja stunting dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting semester I dan II,” kata Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Fara Hayani S.P.
Pelaporan Aksi 6 Sistem Manajemen Data Stunting terdiri atas pemetaan kondisi data cakupan intervensi, pemetaan baseline dan target indikator.
Selanjutnya, hasil pemetaan situasi sistem data eksisting, rencana kegiatan perbaikan sistem manajemen data yang dilakukan oleh semua SKPD terkait.
Pelaporan Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi Stunting terdiri atas tren penurunan stunting, faktor determinan yang memerlukan perhatian, pelaksanaan audit kasus stunting, rencana tindak lanjut audit kasus stunting, publikasi data stunting.
Aksi 7 ini diinput oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.
Pelaporan Aksi 8 review hasil kinerja tahunan kabupaten kegiatan konvergensi stunting APBD ataupun non APBD, matrix pemasalahan atau kendala dan solusi serta pemutakhiran status tindak lanjut penilaian kinerja yang akan dilaksanakan kabupaten. (Bappedalitbang Banjar/dya)