Kabupaten Banjar menggelar audiensi bersama Tim Penilai Konvergensi Percepatan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan dan TPPS Kabupaten Banjar di Aula Barakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Kamis (9/6/2022).
BANJAR, koranbanjar.net – Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Mokhamad Hilman membuka acara didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar H.M. Riza Dauly, serta sejumlah stakeholder terkait.
Mokhamad Hilman mengatakan, angka stunting di Kabupaten Banjar cukup besar dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
“Tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Banjar membuat prihatin dan akan menjadi perhian dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas menyampaikan bahayanya efek samping jika anak mengalami stunting.
“Stunting bukan hanya akan mempengaruhi fisik tetapi juga akan mempengaruhi pisikis anak karena tumbuh kembang yang tidak maksimal,” ujarnya.
TP PKK Kabupaten Banjar sendiri aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Banjar yang terangkum dalam 10 program pokok PKK.
Audiensi kali ini, Tim Penilai 8 Aksi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa hal yaitu posyandu aktif yang hanya 45,9% atau 268 Posyandu dari jumlah total 570 posyandu yang ada di Kabupaten Banjar.
Selanjutnya adalah hanya ada 65% posyandu yang memiliki alat pengukur tinggi badan memenuhi standar dan selama ini hanya menggunakan meteran pengukur baju.
Selain itu tingkat partisipasi masyarakat untuk datang posyandu juga mnejadi sorotan dimana angkanya hanya berkisar di angka 40%.
Tim Penilai juga tak lupa mengapresiasi inovasi Delimas di Puskesmas di Kecamatan Pengaron yang berhasil meraih penghargaan pertama di tingkat nasional.
Aplikasi mobile berbasis android ini digunakan petugas puskesmas dalam melakukan pemeriksaan kesehatan anak dan langsung dilakukan penginputan melalui aplikasi tersebut.
Aplikasi ini memberikan perbedaan cukup signifikan terutama dalam data rata-rata partisipasi masyarakat yang dilakukan pemeriksaan berkisar antara 74-76%.
Diharapkan kedepannya aplikasi ini segera bisa dikembangkan untuk puskesmas yang berada di kecamatan lain di Kabupaten Banjar.
Pada kegiatan tersebut juga dikenalkan satgas TPPS (Tim Percepatan Prevalensi Stunting) untuk seluruh Kabupaten/Kota yang digagas BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.
Dibentuknya satgas TPPS bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten/Kota dan dapat melakukan konsultasi ataupun asistensi. (bappedalitbangbanjar/dya)
